KALAMANTHANA, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mencermati terjadinya ketimpangan distribusi belanja daerah yang terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kami ingin menggarisbawahi bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari seberapa besar manfaat langsung yang dirasakan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti temuan BPK berupa kelebihan pembayaran belanja modal Rp1,34 miliar dan pengelolaan aset tetap yang belum tertib serta sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD tahun 2024.
Meski meraih Opini WTP dari BPK RI, kata Endang, masih adanya temuan yang belum ditindaklanjuti, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan tata kelola internal.
Endang Susilawatie, menekankan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp8,33 triliun memang menunjukkan tren positif. Namun, efektivitas belanja sebesar Rp9,13 triliun masih memunculkan tanda tanya terkait dampaknya terhadap masyarakat.
“Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut secara akuntabel dan memperbaiki tata kelola keuangan berbasis prinsip transparansi dan hasil guna,” ujarnya. (to)
Discussion about this post