KALAMANTHANA, Tamiyang Layang – Bupati Barito Timur, M. Yamin, memerintahkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam setiap kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar, akuntabel, dan sesuai aturan.
“Saya perintahkan seluruh kepala OPD untuk segera mengidentifikasi risiko kegiatan 2025 dan menyiapkan rencana tindak pengendaliannya. Ini agar pembangunan tidak terhambat dan pelaksanaannya tidak diliputi keraguan,” tegas Yamin saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan Pembinaan Pengelolaan Manajemen Risiko, Kamis (12/6/2025), di ruang rapat Kantor Bupati Barito Timur.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara OPD, Inspektorat Barito Timur, dan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah guna menyukseskan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
“Hasil bimtek ini harus benar-benar mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah. Ini bagian dari jawaban atas tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani,” imbuhnya.
Bimtek ini dilaksanakan sebagai implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan BPKP Nomor S Tahun 2021 mengenai Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. Dalam regulasi itu, pimpinan instansi diwajibkan melakukan identifikasi risiko berdasarkan karakteristik dan kompleksitas kegiatan yang dijalankan.
Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar L. Banjarnahor, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan SPIP sebagai fondasi keberhasilan program pembangunan.
“Tingkat maturitas SPIP sangat menentukan pencapaian sasaran pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, Dwito Santoso, menegaskan pentingnya pengawasan terintegrasi oleh BPKP, terutama untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pembangunan serta menyusun masukan strategis dalam penyusunan RPJMD 2026.
“Fungsi pengawasan ini menyatu dalam siklus pembangunan daerah. Kami hadir untuk memperkuat, bukan semata mengaudit,” pungkas Dwito. (Anigoru).
Discussion about this post