KALAMANTHANA, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) kajian Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 dengan mengandeng Universitas Palangka Raya (UPR), Senin (16/6/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula BPKAD Barito Timur dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelo, yang hadir mewakili Bupati M. Yamin karena sedang menjalankan agenda penandatanganan MoU di Palangka Raya.
Dalam sambutannya, Bupati M Yamin kata, Ari Panan P. Lelo menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Ia mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Universitas Palangka Raya (UPR) melalui pelaksanaan kajian ini.
“Kami sangat menyambut baik kolaborasi ini. Kajian seperti ini penting sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa, agar pengelolaan keuangan desa ke depan semakin profesional, berbasis data, dan mendukung pembangunan yang merata,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri oleh unsur perangkat daerah, camat se-Barito Timur, pendamping desa, serta para kepala desa dari 100 desa di wilayah Barito Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemkab Barito Timur dan UPR, yang diwakili oleh tim kajian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Sementara itu Ketua tim kajian UPR, Lelo Sintani menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menggali data dan memperkuat praktik akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Semoga kegiatan ini tidak berhenti di sini, tapi bisa terus berlanjut dalam bentuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun bidang pendidikan,” ungkap Lelo.
Ia juga memperkenalkan program baru dari Kementerian Pendidikan, yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengalaman kerja aparatur desa diakui sebagai kredit akademik di perguruan tinggi, hingga maksimal 70% dari total SKS.
FGD ini menghadirkan narasumber dari UPR, yaitu Dr. Lelo Sintani, Rahmiati, dan Dr. Luluk Tri Harinie,. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PKD).
Peserta FGD diberikan kesempatan berdiskusi aktif serta mengisi kuesioner untuk menggali informasi faktual terkait kondisi pengelolaan keuangan desa. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun model PKD yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem informasi digital.
Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terbangun sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas aparatur desa menuju tata kelola desa yang unggul dan berdaya saing.(Anigoru)
Discussion about this post