KALAMANTHANA, Palangka Raya — Dunia birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tengah diguncang setelah 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) dinyatakan positif menggunakan narkoba dalam sebulan terakhir. Temuan mencengangkan ini merupakan hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya terhadap ASN dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mendesak pemerintah kota untuk segera menjatuhkan sanksi tegas tanpa kompromi terhadap ASN yang terlibat.
“Ini sangat memprihatinkan. Temuan ini tentu berdampak langsung pada integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Hatir saat dikonfirmasi, Minggu (15/6/2025).
Politikus dari Partai Demokrat itu menilai, keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan narkoba bukan hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Ia juga mendorong Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, agar tidak ragu mengambil tindakan tegas. Menurutnya, sanksi administratif hingga pidana harus diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: BNN Ajak ASN Jadi Garda Terdepan Perang Melawan Narkoba
“Sanksi tegas penting agar menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran seperti ini,” ujarnya.
Hatir juga menyesalkan bahwa ASN, yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, justru terlibat dalam tindakan yang kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan narkoba.
“Bagaimana masyarakat bisa percaya jika aparatur negara justru menjadi pelaku? Ini alarm serius bagi dunia birokrasi,” katanya.
Meski demikian, ia mengapresiasi kerja BNN Kota Palangka Raya yang secara konsisten melakukan tes urine sebagai upaya preventif dan penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan.
Hatir berharap insiden ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh. “ASN harus bersih dari narkoba. Sebagai pelayan publik, menjaga integritas adalah keharusan mutlak,” tutupnya. (Mit).
Discussion about this post