KALAMANTHANA, Palangka Raya – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Lohing Simon, memastikan tidak ada penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran dalam pagu yang telah dibahas. Khususnya di bidang infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kepastian itu diperoleh berdasarkan rapat kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Hasil pembahasan dengan OPD mitra kerja, diputuskan bahwa angka pagu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada pergeseran,” kata Lohing Simon, Kamis (26/6/2025).
Dalam rapat kerja, lanjut Lohing, terungkap pula bahwa ada sejumlah proyek infrastruktur, khususnya proyek jalan yang dipastikan tidak seluruhnya dapat dibayarkan pada tahun ini (2025). Meski demikian, pelaksanaan fisik tetap bisa dilanjutkan, dan sisa pembayaran akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya.
“Ada beberapa paket proyek yang tahun ini tidak mampu dibayarkan secara penuh. Namun, sudah disepakati bahwa kontraktor tetap bisa melanjutkan pekerjaan fisiknya. Pembayaran kekurangannya akan dimasukkan ke tahun depan,” ungkap Lohing.
Diketahui, terdapat 44 paket pekerjaan infrastruktur yang menjadi bagian dari program kerja tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen kontraktor menyatakan siap menyelesaikan pekerjaan fisik sepenuhnya, dengan skema pembayaran bertahap yang dilanjutkan ke tahun 2026.
“Mereka menyanggupi menyelesaikan fisik proyek tahun ini, kekurangan pembayarannya akan ditangguhkan ke tahun depan,” ujar Lohing.
Menanggapi pertanyaan terkait efisiensi anggaran, ia menegaskan bahwa masalah itu tidak berpengaruh terhadap anggaran di Dinas PUPUR. Terutama yang nantinya masuk pada pembahasan KUPA-PPAS kali ini. (to)
Discussion about this post