KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Wengga Febri Dwi Tananda, menilai pemerintah daerah harus berani melakukan reformasi kebijakan menyeluruh, guna menjawab tantangan ketimpangan pembangunan, kemiskinan, dan dominasi ekonomi ekstraktif yang tidak ramah lingkungan.
Reformasi kebijakan itu kata Wengga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Reformasi ini mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta penerapan inovasi berbasis digital untuk mencapai birokrasi yang lebih berdampak.
“Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mutlak harus dilakukan. Demikian juga dalam menyusun program prioritas, harus betul-betul berbasis kebutuhan real masyarakat di setiap kabupaten dan kota,” kata Wengga.
Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menurut Wengga, agar tidak terjadi tumpang tindih serta program yang tidak tepat sasaran.
Ketua Fraksi Gerindra itu juga mendorong percepatan transformasi ekonomi daerah yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dan pengembangan ekonomi digital.
“Kita harus menekan ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang selama ini mendominasi perekonomian daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dan pengembangan ekonomi digital,” ujarnya.
Dengan adanya reformasi kebijakan yang komprehensif, pemda diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. (to)
Discussion about this post