Kinerja DPRD Kotim Disorot, Aktivis Desak BK dan Penegak Hukum Bertindak

KALAMANTHANA, Sampit – Ketua Komunitas Peduli Kotim (KPK), Audy Valen, menyoroti kinerja sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang dinilai mengabaikan tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Ia menilai, munculnya kabar bahwa dua anggota dewan berinisial HS dan MD jarang hadir dalam kegiatan legislatif merupakan preseden buruk yang harus segera ditindaklanjuti.

“Ini bukan pertama kalinya kita dengar ada oknum dewan malas turun ke kegiatan penting. Hal seperti ini terus berulang dan mencoreng marwah lembaga. Badan Kehormatan (BK) DPRD harus bertindak tegas karena ini berpotensi melanggar tata tertib dewan,” tegas Audy, Senin (30/6/2025).

Sebagai aktivis senior di daerah tersebut, Audy menekankan pentingnya sanksi tegas terhadap anggota dewan yang dinilai abai terhadap tugasnya. Ia menyebut ketidakhadiran dalam rapat paripurna, rapat dengar pendapat (RDP), dan agenda penting lainnya sangat merugikan rakyat.

“Kalau benar mereka jarang hadir, harus ada sanksi tegas sesuai mekanisme. Dewan itu bukan cuma jabatan simbolik, tapi amanah rakyat,” imbuhnya.

Lebih jauh, Audy juga meminta aparat penegak hukum menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh dua anggota dewan tersebut.

“Jangan sampai SPPD tetap cair, tapi orangnya tidak pernah hadir. Ini patut diselidiki aparat hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Kotim, Syahbana SP, belum memberikan pernyataan resmi saat dikonfirmasi soal tindak lanjut kasus ini. Belum diketahui apakah BK telah memanggil atau menyurati fraksi-fraksi terkait.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menyatakan bahwa salah satu anggota fraksinya yang sebelumnya jarang hadir kini telah mengikuti rapat paripurna.

“Sudah turun tadi yang bersangkutan,” ujarnya singkat.

Terkait anggota Fraksi PDI Perjuangan berinisial MD, Sekretaris DPC PDIP, Alexius Esliter, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mengacu pada mekanisme internal dan tata tertib dewan yang berlaku.

“Mekanisme sudah jelas, itu tanggung jawab ketua fraksi untuk mengatur,” katanya. (Darmo).