KALAMANTHANA, Palangka Raya – Komisi III DPRD Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Kota. Pengawasan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Palangka Raya tercatat sebesar 3,52 persen, atau sekitar 10,7 ribu jiwa dari total 310.110 penduduk. Angka tersebut menempatkan ibu kota Kalimantan Tengah ini sebagai daerah dengan persentase kemiskinan terendah kedua di provinsi tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menyatakan pihaknya akan terus mendukung serta mengawasi implementasi program-program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah.
“Kita harus terus bekerja keras untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama di wilayah pinggiran atau pedesaan,” ujar Sigit, Kamis (10/7/2025).
Ia menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah kota dan desa sebagai tantangan serius dalam upaya pengurangan kemiskinan di Palangka Raya.
Untuk itu, Sigit mendorong agar Pemerintah Kota meningkatkan sinergi antar-instansi dan lembaga guna menciptakan peluang yang berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu melalui program pemberdayaan yang tepat sasaran.
“Kita perlu mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang lebih inklusif, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegasnya.
Komisi III menilai bahwa langkah kolaboratif dan terukur sangat penting untuk memastikan setiap lapisan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari program pembangunan yang ada. (Mit).
Discussion about this post