KALAMANTHANA, Sampit – Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, M.Abadi dewan dan pemerintah daerah harus tingkatkan sinergitas untuk kepentingan masyarakat.
Hal tersebut dalam rangka menjaga marwah dan termasuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dua instansi.
Dia menegaskan selama ini meskipun kritik dan saran yang masuk dari lembaga legislatif selalu mewarnai proses berjalannya pemerintahan daerah adalah merupakan bentuk tanggungjawab sosial dan juga sebagai upaya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok lembaga itu sendiri.
Namun demikian dia juga berharap agar roda pemerintah bisa sejalan dengan fungsi pokok DPRD, sudah sewajarnya lending kontrol harus berpusat pada lembaga legislatif sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan perundangan.
“Maka dari itu kamipun menyadari bahwa sinergitas antar keduanya ini perlu benar-benar ditingkatkan supaya apa, setiap program yang ada di tubuh pemerintah daerah dan juga program setiap anggota DPRD yang mengacu pada aspirasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik dan berazaskan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat,” ungkapnya (04/3/2023).
Bahkan pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB ini juga menekankan, sejauh ini pemerintah daerah dan legislatif sudah menjalankan amanah undang-undang dengan baik, bahkan setiap program yang sudah berjalan juga melalui amanah peraturan, sehingga teknisnya dapat terealisasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan teknis yang ada.
“Dua tahun terakhir ini kami kira keharmonisan DPRD dengan Pemkab Kotim berjalan dengan baik, tinggal memang perlu ditingkatkan kembali secara teknis fungsional lembaga ini agar apa yang menjadi harapan masyarakat setidaknya bisa tercapai minimal 50 atau 60 persen misalnya dari bentuk aspirasi masyarakat, untuk hal ini memang dibutuhkan kerjasama yang sangat baik dari legislatif dan juga pemerintah daerah,” timpalnya.
Disamping itu dia juga menekankan, beragam bentuk aspirasi masyarakat dari total 40 orang anggota DPRD saat ini hampir di setiap daerah pemilihan, masyarakat menginginkan layaknya infrastruktur seperti jalan, penerangan (PLN) dan juga fasilitas kesehatan dan pendidikan, sementara di sektor ekonomi masyarakat butuh kepastian penghasilan jangka panjang.
“Yang paling sulit memang ditingkat ekonomi ini, sehingga kami terus berupaya mendorong pemerintah daerah menyentuh ke bagian tersebut, dan selama ini sudah mulai berjalan dengan baik, sehingga kita tinggal mengawasi bersama-sama dan juga mendukung secara anggaran,” tutupnya. (Sudarmo)
Discussion about this post