KALAMANTHANA, Jakarta – Menjelang pesta demokrasi banyak pihak yang mengejar polarasi sosial. Hal itu untuk mencari simpati dari masyarakat, sehingga mampu mendapatkan popularitas, dan dukungan.
Dampaknya terjadi gesekan sosial, permusuhan, hingga kekerasan dalam kata, dan tindakkan. Kondisi tersebut, berdampak melahirkan sikap intoleran.
“Dalam menghadapi tahun politik, perlu diwaspadai munculnya sikap intoleran,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar
Terkadang banyak oknum hanya mengedepan polarasi sosial, mengejar popularitas di masyarakat, tanpa mengedepankan sikap saling menghargai. Polarasi sosial sangat mempengaruhi munculnya sikap intoleran di lingkungan sosial.
“Efek dari sikap yang mementingkan popularitas sosial, akhirnya mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan, sehingga memunculkan permusuhan hingga tindakan intoleran,” tegas Boy Rafli Amar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Persoalan itu, jelasnya, akan memunculkan politik kesukuan, agama, ras, dan antargolongan. Tentunya sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Persoalan tersebut, sangat relevan dengan tugas, dan fungsi dari BNPT, agar tidak menimbulkan gejolak rasa saling bermusuhan di lingkungan masyarakat.
Tugas BNPT bersama FKPT memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami pesta demokrasi bisa dilaksanakan dengan kegembiraan.
Boy mengakui, dalam proses demokrasi apapun, rentan terjadi pengelompokan masyarakat. Tetapi, menjadi bagian dari tanggung jawab bagaimana memberikan pemahaman bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan penuh kegembiraan.
Karena itu, rekan-rekan FKPT diminta melakukan dialog dengan masyarakat di daerah untuk mencegah penyalahgunaan demokrasi.
“Ini yang kita harapkan terjadi. Membangun dialog dengan semua komunitas masyarakat. Kita harus mencegah penyalahgunaan demokrasi, untuk menghindari gesekan sosial,” tegas Boy.
Terpisah, Ketua FKPT Kalteng Prof Khairil Anwar melalui Ketua Bidang Humas, Hukum, dan Media Massa M Harris Sadikin menegaskan, tahun politik menjadi tantangan. Tentunya dibutuhkan pencegahan sedini mungkin penyalahgunaan demokrasi dari oknum tertentu.
Sikap polarasi sosial sangat tidak baik untuk masyarakat, karena berdampak pada kedamaian Indonesia.
“Kita akan mencoba membangun komunikasi dengan masyarakat melalui sejumlah agenda yang disiapkan. BNPT dan FKPT menyiapkan 7 kegiatan berbasis kemasyarakatan, untuk mencegah intoleran,” tegas Harris. (srs)
Discussion about this post