KALAMANTHANA, Kasongan– Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Rudi Hartono mengatakan, terkhusus untuk dana desa Tahun Anggaran 2023 pemerintah desa wajib menyediakan anggaran minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp 300 ribu perkepala keluarga selama 12 bulan.
“Guna pemulihan ekonomi. Akibat, dampak pandemi Covid-19 serta operasional pemerintahan desa sebesar 3 persen dari pagu dana desa di tiap desa, ” katanya, Rabu (12/7/2023).
Menurutnya, untuk itu pihak kecamatan dan pendamping desa agar betul-betul maksimal dalam melakukan pendampingan kepala desa. Terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban sehingga diharapkan ke depannya desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat menjadi mandiri.
Kepada camat sebagaimana peran dan fungsi camat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa ditindaklanjuti dengan memfasilitasi desa. Termasuk tanda terima aset dan pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
“Hal ini untuk menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan. Oleh sebab itu, saya meminta seluruh masyarakat untuk mengawasi penggunaan keuangan desa sehingga tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran, ” bebernya.
Masyarakat Katingan jangan memandang asal-usul, golongan, ras dan lainnya dalam membangun desa. Sehingga, apa yang dicapai oleh pemimpin sebelumnya dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih maju.
“Salah satunya dengan cara menggali berbagai potensi yang dimiliki. Mulai dari sumber daya manusia maupun sumber daya yang selama ini belum dapat dimaksimalkan, ” harapnya.
Dirinya berpesan kepada kepala desa dan BPD mendorong agar lebih terjadinya inovasi, pemanfaatan teknologi tepat guna yang diciptakan di desa serta berbagai upaya terpadu dan sinergi untuk meningkatkan pendapatan asli desa. (Hr)
Discussion about this post