KALAMANTHANA, Jakarta – Pj Bupati Barito Utara Muhlis dan Ketua DPPRD Kabupaten Barito Utara Mery Rukaini hadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Semester II tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Selain itu juga dihadiri sejumlah Menteri pada Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Perekonomian Air Langga Hartanto, Menko Marves LuhutBinsar Panjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Maskudi.
Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono dan lainnya.
Dan juga dihadiri Ketua Lembaga/Instansi diantara Ketua DPR RI Puan Maharani, Jaksa Agubg ST Burhanuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan juga dihadiri seluruh Gubernur, Pj Gubernur dan Bupati/Walikota serta Pj Bupati dan Pj Waliota seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruk Kepala Daerah untuk bisa menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya.
“APBD ini merupakan uang rakyat, jadi kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, mengedepankan program-program yang memprioritaskan kepada masyarakat dan tentunya berdampak kepada mereka,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden juga meminta kepada setiap daerah untuk terbuka dan transparan terkait pengelolaan keuangan. Karena untuk menjadikan Indonesia Emas tahunn 2045, harus menguatkan pondasi keuangan Negara.
Sementara, Pj Bupati Barito Utara Muhlis usai menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan, momentum ini merupakan kegiatan untuk menyatukan persepsi kepada seluruh Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan anggaran.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara hingga saat ini terus melaksanakan program yang menyentuh masyarakat, seperti penyaluran bantuan social, pemberian jaminan social kepada masyarakat serta program-program lainya yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah setempat,” kata Muhlis.
Dikatakan Muhlis, selain pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Presiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 10 kali berturut-turut.
“Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi kita semua agar pengelolaan keuangan daerah kita akan lebih baik lagi kedepannya,” kata Muhlis.(sly)
Discussion about this post