KALAMANTHANA, Palangka Raya – Pj Sekda Palangka Raya, Arbert Tombak, menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Palangka Raya harus berkomitmen untuk memenuhi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah.
Menurut Arbert, pemenuhan MCP bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis dalam memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. “MCP adalah alat ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal pencegahan korupsi,” ujar Arbert pada Rabu (6/11/2024).
MCP, yang merupakan sistem evaluasi yang diterapkan oleh KPK, mencakup berbagai indikator penting, termasuk penganggaran yang transparan, pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, serta pengelolaan aset yang efisien.
Pemenuhan indikator-indikator ini, menurut Arbert, menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Arbert menambahkan bahwa peran ASN sangat krusial dalam upaya ini. Integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan ASN terhadap aturan hukum menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyimpangan.
“ASN bukan hanya pelaksana tugas, tetapi juga penjaga utama agar praktek-praktek korupsi tidak terjadi di lingkungan pemerintahan,” jelasnya.
Untuk itu, Arbert mengimbau kepada seluruh ASN untuk memahami dengan baik pentingnya MCP serta segera mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk memenuhi persyaratan yang ada. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan antara lain adalah peningkatan transparansi dalam semua lini pengelolaan anggaran, pengadaan, serta aset daerah.
Lebih lanjut, Pj sekda juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan untuk ASN agar mereka tidak hanya memahami konsep MCP, tetapi juga tahu bagaimana cara praktis untuk mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. “Kami akan terus memberikan pelatihan agar setiap ASN mampu menjalankan peran mereka dalam menciptakan pemerintahan yang bersih,” pungkas Arbert. (bs)
Discussion about this post