KALAMANTHANA, Penajam – Para tenaga honorer di Pemkab Penajam Paser Utara memberikan perlawanan. Mereka melakukan aksi damai untuk memperjuangkan nasibnya.
Puluhan, bahkan ratusan tenaga honorer itu, Senin 3 Februari 2025 pagi, mendatangi kantor DPRD Penajam Paser Utara. Di sana, mereka menggelar aksi damai, meminta perhatian wakil rakyat.
Tenaga honorer itu tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara. Mereka, seperti terpantau dari IG penajam_terkini, membawa sejumlah spanduk di antaranya bertuliskan “Hargai Pengabdian Kami, Tolak Paruh Waktu”.
Sebelumnya, Pemkab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berupaya mencari solusi menyangkut tenaga honorer yang terpaksa dirumahkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Merujuk UU 20/2023, sejumlah honorer atau tenaga harian lepas (THL) di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terpaksa dirumahkan,” jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Sabtu.
Tenaga honorer atau THL yang baru memiliki masa kerja di bawah dua tahun resmi dirumahkan sejak 30 Januari 2025. Pemerintah pusat tidak memperbolehkan pemerintah daerah menerima tenaga honorer setelah UU 20/2023 disahkan pada Oktober 2023.
Pemerintah kabupaten, kata Tohar, masih berupaya mencari solusi menyangkut tenaga honorer yang dirumahkan agar bisa diakomodir kembali bekerja.
Sekretaris Daerah bersama Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), tengah membahas mencari solusi masalah tenaga honorer yang terpaksa di dirumahkan tersebut.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, salah satu SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten setempat merumahkan 241 orang tenaga honorer terdiri tenaga pendidik (guru) dan tenaga non-pendidik.
Ratusan tenaga honorer di lingkungan Dinas Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara, tenaga pendidik dan non-pendidik tersebut bakal berdampak besar terhadap proses belajar mengajar di sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah kabupaten setempat.
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Singkerru membenarkan bahwa ratusan tenaga honorer terdiri tenaga pendidik dan non-pendidik terpaksa dirumahkan sesuai UU 20/2023.
Keberadaan tenaga pendidik honorer masih dibutuhkan untuk menutupi kekurangan guru, menurut dia, karena masih kekurangan tenaga pendidik dan pada tahun ini ada 106 guru status aparatur sipil negara (ASN) memasuki usia pensiun.
“Pengaruhi proses belajar mengajar di sekolah dengan adanya guru THL yang dirumahkan, ada satu sekolah lima guru honorer dirumahkan jadi hanya tersisa satu guru dan tidak mungkin satu guru mengajar semua kelas, juga tidak mungkin sekolah diliburkan,” ujarnya.
Andi Singkerru berharap solusi terbaik secepatnya didapatkan. Dia menilai masalah tenaga pendidik honorer tidak bisa disamakan dengan dinas lain karena menyangkut kebutuhan pendidikan anak-anak. (*)
Discussion about this post