Cari Solusi Terkait PPPK Paruh Waktu, DPRD Barito Utara Konsultasi ke Kemendagri

KALAMANTHANA, Jakarta – Dalam rangka membahas penanganan penanganan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara), ketua dan wakil serta sejumlah anggota DPRD Barito Utara konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, beberapa hari yang lewat.

Pembahasan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Rombongan dimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Merry Rukaini M.IP, didampingi Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M serta anggota DPRD Rujana Angraini, S.E., M.M dan Patih Herman AB.

Delegasi Barito Utara diterima oleh Eko Wulandanu, Kasub Direktorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepegawaian Dirjen Otda Kemendagri, di Gedung H Lantai 14 Kemendagri.

Pertemuan ini membahas beberapa poin penting yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, antara lain:

1. Pengadaan PPPK paruh waktu untuk mengisi kebutuhan jabatan tertentu.

2. Ketentuan gaji, jam kerja, dan tunjangan PPPK paruh waktu.

3. Masa perjanjian kerja ditentukan setiap satu tahun.

4. Syarat – syarat menjadi PPPK paruh waktu

5. Status kepegawaian PPPK paruh waktu.

6. Ketentuan mengenai pemberhentian PPPK paruh waktu.

Dalam pertemuan tersebut, Eko Wulandanu menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri agar penanganan masalah tenaga non-ASN diformulasikan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kemendagri, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Pemerintah Daerah.

Eko juga menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu pengaturan lebih teknis dari Kemenpan RB terkait implementasi peraturan tersebut.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini bersama waket dan anggota sepakat untuk melakukan langkah koordinasi dan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

“Pertemuan dengan Pemkab Barito Utara untuk menyikapi dan mencari solusi terbaik bagi nasib tenaga non-ASN di Barito Utara, sembari menunggu petunjuk teknis pelaksanaan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2025,” kata Mery Rukaini. (sly)