KALAMANTHANA, Muara Teweh – Senin (10/2/2025) di ruang rapat DPRD Barito Utara, digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Forum Komunikasi Honorer (FKH) R2 dan R3. RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Henny Rosgiaty Rusli, membahas isu penting terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu.
DPRD Barito Utara melalui anggota Asran menekankan bahwa pengangkatan tenaga honorer yang sudah terbukti kontribusinya di berbagai sektor pemerintahan sebagai P3K penuh waktu adalah langkah yang sangat diperlukan.
Menurut Asran, banyak tenaga honorer yang telah mengisi posisi vital di dinas-dinas, seperti bidang administrasi, perencanaan, dan teknologi, yang turut mendukung kelancaran berbagai program pemerintahan.
“Kami sangat yakin bahwa pengangkatan mereka sebagai P3K penuh waktu bukan hanya keputusan yang adil, tetapi juga penting untuk kelancaran operasional pemerintahan. Walaupun anggaran terbatas, ini adalah investasi yang dapat diatur demi efisiensi pelayanan publik,” ujar Asran.
Dalam kesempatan ini, Asran juga menyarankan pemerintah daerah untuk menunda penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga seluruh tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K, sembari meminta agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pendataan akurat terkait tenaga honorer yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Kami berharap tidak ada yang tertinggal dalam proses pengusulan ini. Kami sangat mendukung penuh jika tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu,” tambahnya.
RDP ini menjadi momentum penting bagi DPRD Barito Utara untuk menunjukkan dukungan konkret terhadap tenaga honorer yang telah berperan besar dalam kelangsungan operasional pemerintahan daerah. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien ke depan.
Dengan harapan besar, DPRD Barito Utara mengimbau agar segera ada tindakan nyata untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang telah menjadi garda terdepan dalam pemerintahan daerah. (sly)
Discussion about this post