KALAMANTHANA, Kotabaru – Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah setempat mengajukan proposal pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dari limbah kelapa sawit yang anggarannya telah disiapkan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Denny Hendro Kurnianto di Kotabaru, Senin menegaskan, dari hasil konsultasi dengan pemerintah pusat, diketahui Kementerian ESDM telah menganggarkan program yang berbasis teknologi dan energi.
“Selain Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi (PLTGB) yang akan direalisasikan pada 2017 pembangunannya di Kotabaru khususnya Pulau Laut, ternyata pemerintah pusat juga memberi kesempatan program PLTBg (biogas),” kata Denny.
Dijelaskannya, program PLTBg ini merupakan pengembangan dari program serupa di Kabupaten Tanah Laut dengan memanfaatkan potensi limbah kelapa sawit di pabrik pengolahan CPO. Untuk satu pembangkit dialokasikan Rp30 miliar dari APBN.
Dari analisa dan pendataan yang dilakukan tim pusat, diketahui terdapat sedikitnya 11 titik yang bisa dikembangkan PLTBg, 10 di antaranya berada di Kabupaten Kotabaru tepatnya di daratan Kalimantan dan 1 titik di Kabupaten Tanah Bumbu.
Titik yang dimaksud adalah tempat dimana pabrik pengolahan CPO berikut perkebunan kelapa sawit dengan luas tertentu, yang dinilai limbahnya cukup untuk menyuplai bahan biogas sebagai bahan pembangkitnya dengan kapasitas tegangan 1 mega watt (MW).
“Adanya program ini (PLTBg) menjadi harapan yang sangat tinggi nilainya bagi Kotabaru dalam pemenuhan energi listrik bagi masyarakatnya khususnya di daerah terpencil yang hingga kini masih belum menikmati fasilitas aliran listrik,” ujar Denny.
Karena diketahui, selama ini masyarakat yang tinggal di daerah-daerah (bukan di Pulau Laut tempat ibu kota kabupaten), masih banyak yang belum menikmati terangnya lampu dari aliran listrik PLN. Hal itu disebabkan belum terjangkaunya jaringan yang dibangun oleh PLN karena jarak dan kendala geografis yang terpisahkan dengan laut.
Tapi, adanya PLTBg ini menjadi solusi bagi masyarakat Kotabaru yang tersebar di 21 kecamatan khususnya Dapil 1, 2, dan 4 yang rata-rata daerahnya masih kekurangan suplai aliran listrik.
“Oleh sebab itu, kami mendesak kepada pemerintah daerah Kotabaru melalui dinas atau SKPD terkait segera menindak lanjuti kesempatan yang diberikan pemerintah pusat tersebut,” tegasnya.
Bersamaan itu, pihaknya juga akan mengagendakan rapat koordinasi dengan mengundang eksekutif untuk membahas terkait pengajuan anggaran dalam program PLTBg ini. (ant/akm)
Discussion about this post