KALAMANTHANA, Palangka Raya – Untuk menyusun arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Prov. Kalteng menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026, Kamis (6/2/2025).
Kepala Bapperida, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan tahunan, sekaligus tindak lanjut dari koordinasi RKPD kabupaten/kota yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“Konsultasi publik ini bertujuan menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD. Ini agar dokumen perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang riil,” jelas Leonard.
Lebih lanjut, Leonard memaparkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalteng 2025–2029, yang disusun dengan tetap mengacu pada RPJMN dan RKP Nasional, khususnya prioritas nasional melalui pendekatan Asta Cita. Fokus utama pembangunan ke depan meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM melalui program makan bergizi, pembangunan ekonomi wilayah, serta hilirisasi industri.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Sri Widanarni, yang mewakili Sekda Prov. Kalteng, menekankan bahwa tema pembangunan Kalteng untuk periode 2025–2029 mengusung semangat “Penguatan Pondasi Transformasi”. Prioritas 2026 mencakup posisi Kalteng sebagai lumbung pangan nasional, pusat konservasi internasional, hilirisasi industri, serta peningkatan sektor pendidikan, kesehatan dan ketahanan energi.
“Sinergi antar sektor dan antar wilayah sangat diperlukan. Perencanaan harus selaras dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sri juga menegaskan bahwa RKPD 2026 harus menjadi pedoman bersama dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota, agar program prioritas provinsi bisa diimplementasikan secara merata dan terintegrasi di seluruh daerah.
Konsultasi publik ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Lohing Simon, para kepala perangkat daerah, perwakilan Bappeda/Bapperida se-Kalteng, instansi vertikal, serta tenaga ahli dari UGM, yakni Bagaskara dan Fatima Putri Prativi, yang hadir secara daring.
Dengan pelibatan multisektor dan pendekatan partisipatif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dokumen RKPD Tahun 2026 benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (sly)
Discussion about this post