KALAMANTHANA, Muara Teweh – Wakil Bupati Barito Utara, Ompie Herby menerima kedatangan petinggi dari Direkrorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan di Muara Teweh, Jumat (28/10/2016).
Rombongan dipimpin Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Sihard Hajpodan Pohan, didampingi Nina Mora dan Dedi Kuswandi. Mereka diterima Ompie yang didampingi Sekda Barut Jainal Abidin dan Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar, Hajranur.
Ditjen Perdagangan Dalam Negri berkunjung ke Barut dalam rangka
melakukan pengawasaan pelaksanaan pembangunan pasar bebas banjir yang mengunakan dana tugas pembantuan APBN tanun anggaran 2016 . Selain itu, juga menerima penyerahan proposal pembangunan pasar tahap berikutnya untuk tahun anggaran tahun 2017 dan 2018 yang akan datang.
Sekda Barut menyampaikan terimakasih atas kunjungan dari pihak Ditjen Pedagangan Dalam Negeri memantau secara langsung pembangunan Pasar Bebas Banjir yang sekarang dalam tahap pengerjaan bangunan Fisik.
Di sampaian sekda “bangunan ini sangat bermanfaat untuk perbaikan pasar PBB dan diharapkan pembangunannya bisa selesai sesuai kontrak dan secepatnya bisa digunakan oleh para pedagang pasar.
Sementara Sihard Pohan menyampaikan pihaknya sudah melihat langsung pembanguan pasar PBB yang kemajuan pekerjaannya sudah 85% dan diharapkannya agar pembangunan bisa segera selesai.
“Kami berharap setelah bangunan selesai agar segera ditempati para pedagang agar bangunan itu bermanfaat, lebih baik bangunan pasar rusak karena ditempati dari pada rusak karena tidak ditempati,” paparnya.
Pihaknya menyampaikan apabila bantuan ini sudah selesai tahap pembangunannya maka proses hibah ke Pemerintah Daerah akan bisa kita proses.
Di tempat lain Ketua Cabang Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Agustian Rajab menyampaikan pembanguan pasar PBB yang sekarang sedang dalam pekerjaan fisik diharapkan bisa membuat para pedagang nyaman saat berjualan.
“Pedagang sangat berterima kasih kepada pemerintah dan fasilitas ini bisa membuat aktivitas jual beli pasar bisa meningkat,” tegas Agustian.
APKLI juga menyoroti banguan pasar yang mangkrak tidak digunakan para pedagang seperti di Pasar Pendopo lantai II yang tidak berfungsi sementara banyak pedagang yang menempati lapak di pelataran kios padahal itu di larang. Penertipan pasar juga harus segera dilakukan agar Barut tidak terkesan kumuh. “Seperti pasar tradisional IPU yang penataanya amburadul dan terkesan dibiarkan agar ditata dengan baik,” pungkasnya.(atr)
Discussion about this post