KALAMANTHANA, Palangka Raya — Pemerintah Kota Palangka Raya didorong untuk memperkuat integritas birokrasi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap sektor pelayanan publik.
“Kita perlu membangun birokrasi yang berintegritas agar pelayanan publik semakin baik dan masyarakat mendapatkan haknya tanpa harus menghadapi pungutan liar atau prosedur yang berbelit,” ujarnya, Kamis (20/3/2025).
Mukarramah menilai, langkah nyata menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus segera diwujudkan. Salah satu caranya adalah dengan memperketat sistem pengawasan internal serta memberikan pelatihan antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN).
Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk lembaga pengawasan, agar proses pemerintahan berjalan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari birokrasi yang bersih, terutama dalam pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan perizinan usaha,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel akan berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi anggaran tanpa kebocoran memungkinkan berbagai program sosial dan ekonomi berjalan optimal.
Mukarramah juga menambahkan bahwa birokrasi yang transparan merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor, karena mencerminkan stabilitas tata kelola pemerintahan daerah.
(Mit).
Discussion about this post