KALAMANTHANA, Penajam – Lelang megaproyek pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang seharusnya tuntas akhir tahun ini, terpaksa digeser tahun depan. Ada sejumlah persyaratan administratif yang belum terpenuhi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nicko Herlambang mengungkapkan lelang proyek pembangunan jembatan Tol teluk Balikpapan yang menghubungkan Kabupaten PPU- Balikpapan ditargetkan selesai pada akhir 2016 ini.
“Sementara untuk target lelang mega proyek Jembatan Tol Teluk Balikpapan tersebut di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum bergeser. Lelang proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten PPU-Balikpapan (semula) ditargetkan selesai pada akhir 2016 ini,” ungkap Nicko di Penajam, Rabu (21/12/2016).
Menurutnya, seharusnya saat ini prosesnya sudah masuk ke tahap lelang di BPJT tahun 2016 ini. Namun karena adanya beberapa persyaratan administrasi yang belum terpenuhi, sehingga pelaksanaan lelang ditargetkan bergeser pada 2017 mendatang.
“Seharusnya saat ini prosesnya sudah masuk ke tahap lelang di BPJT tahun 2016 ini,“ tambahnya.
Ditambahkan Nicko, untuk mewujudkan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan PPU-Balikpapan tersebut memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai tahapan harus dipenuhi untuk memenuhi ketentuan yang ada di dalamnya.
Namun Pemerintah Kabupaten PPU sebagai pemrakarsa selalu optimis pembangunan jembatan akan terwujud dan tiang pancang jembatan akan dimulai pada 2017 mendatang.
“Kami optimis, pemancangan tiang pancang jembatan akan dilaksanakan pada tahun depan,” ujarnya.
Dikatakan dia, sementara analisis mengenai daampak lingkungan (Amdal) yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk pembangunan megaproyek sepanjang 5,6 kilometer ini masih dalam proses. Dirinya mengatakan, Kerangka Acuan (KA) Amdal telah disusun pada Senin (19/12) lalu.
“Tim tehnis dari kabupaten/kota dan provinsi akan memeriksa KA Amdalnya, jangan sampai dalam dokumen KA Amdal terdapat kekurangan yang perlu dibenahi,” tuturnya.
Nicko mengungkapkan, amdal proyek yang akan menelan dana trilunan rupiah tersebut dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim. Karena jembatan yang akan dibangun nantinya melintasi dua daerah otonom sehingga yang berhak menerbitkan amdal adalah Pemprov Kaltim. Untuk penyelesaian amdal tersebut, lanjut dia, membutuhkan waktu sekira dua hingga tiga minggu dari proses KA Amdal hingga penerbitan amdal.
“Kemungkinan KA Amdal menuju amdalnya butuh waktu sekira dua sampai tiga minggu. Bila KA Amdal disetujui, maka bisa dikatakan sudah 75 persen telah memenuhi syarat. Kemudian dokumennya akan beranjak terus ke tahap berikutnya,” pungkas dia. (hr)
Discussion about this post