KALAMANTHANA, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak, mengingatkan Pemerintah Provinsi jangan terlalu bergantung pada dana yang transfer dari Pemerintah Pusat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber daya alam.
Razak berpandangan, sebenarnya bila Pemprov Kalteng kreatif dan mampu mengoptimalkan potensi provinsi ini, maka ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat diminimalisir.
“Banyak potensi yang bisa kita gali untuk PAD. Selanjutnya tinggal bagimana Pemprov untuk melihatnya, bagaimana memanfaatkan potensi tersebut hingga bisa jadi PAD,” tambah politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini di Palangka Raya, Rabu (29/3).
Wakil rakyat yang telah dua periode ini menyambut baik berbagai kebijakan Gubernur Kalteng terkait optimalisasi PAD. Kebijakan penggunaan pelat KH, menggunakan NPWP Kalteng hingga kewajiban menabung di Bank Kalteng sangat tepat untuk memaksimalkan pendapatan daerah.
Terkait target PAD Kalteng 2017 yang ditetapkan Rp1,2 triliun, Razak menilai angka itu terbilang kecil jika melihat luas Kalteng. Apabila melihat segala potensi ditambah lagi dengan semua kebijakan yang dibuat pemerintah, seharusnya PAD Kalteng bisa lebih besar lagi.
“Gubernur berkeinginan PAD ini lebih besar. Dari Rp1,2 triliun, sampai berkomitmen naik menjadi Rp2 triliun. Ya itu hal yang baik. Kalau potensinya ada, bisa direlisasikan dan PAD naik dari tahun sebelumnya, pastinya kita dukung,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya mendukung kebijakan Gubernur terkait memaksimalkan potensi disertai kebijakan untuk peningkatan PAD. Hanya saja, kebijakan yang akan dibuat atau pun yang sudah berjalan harus dikaji betul-betul oleh pemerintah.
Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan permasalah baru di jajaran pemerintah. Menurutnya segala kebijakan yang dibuat Pemprov akan sangat baik apabila dilandasi aturan. Hal ini penting agar implementasinya di lapangan tidak menemui kendala.
“Tujuannya agar peningkatan PAD bisa betul-betul maksimal. Ya, yang pasti apa saja kebijakan pemerintah harus ada payung hukumnya. Karena ini semua berkaitan dengan aturan, jadi diharuskan jelas dengan aturan,” ujar Razak. (ant/akm)
Discussion about this post