KALAMANTHANA, Batulicin – Presiden Joko Widodo bakal melakukan peninjauan terhadap pembangunan Jembatan Pulalaut-Batulicin dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Minggu (7/5/2017) mendatang.
Peninjauan ke jembatan terpanjang itu menjadi bagian akhir dari rangkaian kunjungan kerja sehari Jokowi ke Tanah Bumbu. Presiden dijadwalkan menghadiri hari puncak kegiatan Mappanretasi di Pagatan dan panen raya di Desa Api-Api sebagai agenda utamanya.
Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming mengatakan, Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
Dalam rundown jadwal acara kinjungannya ke Tanah Bumbu, Presiden akan datang Minggu (7/5) sekitar pukul 09.00. Dari Bandara Bersujud Batulicin, Jokowi langsung menuju lokasi Mappanretasi di Pagatan. Setelah penobatan adat di kapal Pulau Burung, Jokowi akan menghadiri panen raya di Desa Api Api.
Jadwal terakhir Presiden meninjau lokasi pembangunan jembatan penghubung Kotabaru dan Tanah Bumbu. Setelah meninjau jembatan tersebut, rombongan presiden akan kembali ke Jakarta sekitar pukul 16.00.
Pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulaulaut Kotabaru dengan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, masih berlanjut hingga saat ini.
“Pembangunan jembatan tersebut dimulai dari periode 2015, akan tetapi sampai saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum mengalokasikan anggaran, sehingga kelanjutan pembangunan jembatan masih dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel dan kabupaten,” kata Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Roy Rizali Anwar, di Batulicin, pertengahan bulan lalu.
Ia mengatakan, awalnya telah ada kesepakatan tentang pembiayaan untuk membangun jembatan senilai Rp3,6 triliun dengan cara patungan, yakni Rp250 miliar oleh Pemkab Tanah Bumbu dan Kotabaru lalu Rp500 miliar oleh Pemprov Kalsel, dan sisanya pemerintah pusat. Akan tetapi pemerintah pusat belum mengucurkan dana yang sudah disepakati.
Menurut penjelasan dari Kementerian PU pembangunan tersebut tidak termasuk dalam proyek strategis nasional yang tercantum dalam Perpres No 3 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan.
Saat ini Kementrian PU mesih memprioritaskan pembangunan jembatan lain yang masuk dalam proyek strategi nasional sehingga kementerian belum bisa mengucurkan dana yang ditentukan.
Meskipun dana dari pusat belum jelas, proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan dua kabupaten tersebut tidak batal. Dan saat ini pemerintah provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kalsel mencoba mengusulkan kepada pemerintah pusat agar proyek tersebut masuk dalam proyek strategi nasional, akan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan jawaban. (ik)
Discussion about this post