KALAMANTHANA, Muara Teweh – Rapat dengar pendapat antara DPRD Kabupaten Barito Utara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah alias TAPD digelar Kamis (8/6/2017). Rapat ini berlangsung tertutup. Lantas, apa yang dibicarakan, adakah kaitannya dengan anggaran dewan?
Usai rapat yang langsung dipimpin Ketua DPRD Barut Set Enus Yuneas Mebas itu, wartawan segera mengerubungi Sekda Jainal Abidin. “Ada dua hal penting yang dibicarakan. Menyangkut anggaran dewan dan saran untuk merevisi Perbup tentang perjalanan dinas,” ujar Jainal.
Jainal memaparkan kepada pers, menyangkut keterbatasan anggaran dewan dalam melaksanakan tugas, terutama pembahasan Raperda, tim TAPD berpegang pada ketentuan atau aturan bahwa hanya kegiatan-kegiatan (program) sejenis dalam kode rekening yang sama bisa digeser. Sehingga kedua pihak sepakat tidak melakukan kegiatan mendahului Perubahan APBD 2017.
Dari hasil rapat, kedua pihak sepakat tidak melakukan pergeseran dan penambahan anggaran, sebelum Perubahan APBD 2017. Tak lupa, Jainal menyampaikan kepada DPRD kondisi riil yang dialami pemerintah bahwa secara umum seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menerima dana belanja langsung hanya seperempat dari tahun sebelumnya. “Tentu, DPRD juga mengalami penurunan anggaran,” sebutnya.
Adapun masalah kedua, lanjut Jainal, berupa saran dari anggota DPRD untuk merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Barut tentang perjalanan dinas supaya sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. “Silakan, kami sudah susun drafnya dan tetap membuka ruang bagi DPRD untuk memberi masukan dan saran. Kita targetkan akhir Juni Perbup sudah beres,” katanya.
Sebelumnya, DPRD Barut kaget karena dana perjalanan dinas habis, padahal baru setengah tahun berjalan memasuki triwulan II APBD tahun anggaran 2017. Anggaran perjalanan dinas itu mencakup biaya kunjungan kerja, konsultasi, dan perjalanan dinas luar daerah bagi 25 anggota DPRD Kabupaten Barut. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Barut Mery Rukaini bersama 18 anggota DPRD lainnya dan Sekretaris Dewan Inriaty Karawaheni melaksanakan rapat membahas keuangan DPRD, di ruang rapat DPRD, kemarin.
“Terjadinya kekurangan anggaran perjalanan dinas para anggota DPRD, ini otomatis akan menghambat tugas dari anggota DPRD Barut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami akan minta penjelasan dari pihak terkait,” ujar Mery. (mki)
Discussion about this post