KALAMANTHANA, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Khalik, meminta pemerintah kabupaten setempat menyikapi serius permintaan warga Parenggean mengganti Camat Syamsudin Molanu. Tiga tahun jadi memimpin Parenggean, menurut masyarakat, sang camat jarang berkantor.
Khalik, anggota Komisi I dari daerah pemilihan Parenggean itu membenarkan adanya desakan dari masyarakat kecamatan tersebut. Masyarakat bahkan sudah menyiapkan aksi demonstrasi untuk memundurkan Syamsudin.
Menurutnya, Pemkab Kotim harus menyikapi hal tersebut secara serius. Bila tidak, bisa berpengaruh terhadap keamanan suatu daerah, khususnya Parenggean. Dia menilai, masyarakat sudah tidak menginginkan camat saat ini karena tak menunjukkan kinerja meski sudah lama bertugas di sana.
“Kami harap bupati bisa secepatnya mengambil kebijkan terkait hal ini. Jangan sampai menunggu masyakat turun ke kantor pemda mengingat masih banyak yang harus kita kerjakan. Saya sarankan ganti sajalah camat itu dengan yang baru. Lagian, dia sudah empat tahun menjabat di Parenggean. Mungkin sudah saatnya dimutasi.” jelas Khalik.
Desakan penggantian Camat Syamsudin Molanu memang muncul di kalangan masyarakat setempat. Warga menilai, sejak menjadi camat, terhitung sejak 2014 hingga sekarang, sang camat jarang ngantor dan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Camat, menurut mereka, bahkan terkesan menghindar jika ada persoalan masyarakat yang harus ditangani seumpama sengketa lahan.
“Kami sudah cukup bersabar menunggu camat itu diganti, namun dari tahun 2014hingga 2017 tidak juga kunjung diganti. Padahal camat itu jarang ngantor dan selalu berada di Sampit,” ujar tokoh masyakat Parenggean, Salampak.
Menurut Salampak, masyarakat sebenarnya sudah merencanakan aksi demo menurunkan camat pada Senin (7/8) lalu. Tapi, aksi tersebut gagal karena tidak mendapat izin dari Polres Kotawaringin Timur dengan alasan sudah mendekati hari besar perayaan HUT Kemerdekaan RI.
Dia menjelasakan adapun tuntutan yang akan disampaikan Senin itu yaitu mempertanyakan kerja Syamsudin selama menjabat sebagai Camat Parenggean, camat tidak pernah turun ke masyakat dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, mempertanyakan pintu gebang arah masuk ke Kelurahan Parenggean, mempertanyakan tapal batas Desa Kabau dan Mekarti Jaya yang sampai saat ini tidak jelas, kemudian meminta bupati menindaklanjuti aspirasi masyakat supaya camat tersebut sebaiknya diganti saja. Terakhir, jika tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, langkah selanjutnya akan melakukan aksi demo dengan menurunkan masa lebih banyak lagi ke kantor Pemda Kotim. (joe)
Discussion about this post