KALAMANTHANA, Muara Teweh– Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seakan berubah menjadi bintang saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mendengarkan pendapat akhir lima fraksi pendukung dewan, di Muara Teweh, Selasa (26/9/2017). F-PPP tampak berani mengkritisi kekurangan yang ada.
Juru bicara F-PPP Wardatun Nurjamilah mengatakan, banyak usulan masyarakat yang disampaikan ke anggota DPRD Barut dan diteruskan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis, namun tidak dijadikan prioritas. “Selama ini sudah berulangkali aspirasi yang diserap oleh anggota DPRD diteruskan kepada dinas terkait, namun tidak pernah dijadikan prioritas oleh pemerintah,” kata salah satu politisi perempuan terkemuka di Barut ini.
Datun sapaan akrabnya menambahkan, hal ini yang membuat masyarakat mempertanyakan realisasi dari usulan mereka kepada anggota DPRD Barut. Sebab, usulan masyarakat bersifat riil dan sangat dibutuhkan. “Kami berharap usulan masyarakat yang masuk melalui anggota DPRD Barut bisa diakomodir dan dijadikan perhatian pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, F-PPP juga menyarankan pemberian insentif kepada tenaga honor guru SD dan SMP dilakukan dengan persyaratan yang jelas, seperti lama masa kerja dan usia. Termasuk melakukan cek dan ricek tentang keabsahan data guru supaya jangan sampai terjadi salah sasaran.
Lima fraksi pendukung DPRD Barut, yakni PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, dan Gerakan Keadilan Karya Bangsa menerima Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 disahkan menjadi Perda. Tetapi khusus F- PAN menerima dengan catatan. (mki)
Discussion about this post