KALAMANTHANA, Muara Teweh – Menyikapi pengumuman Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah tentang kerusakan pompa intake, sehingga terjadi gangguan pendistribusian air, Ketua Komisi III DPRD Barut Dr Tajeri angkat bicara.
Tajeri mengatakan, penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Barut pada 2017 sebesar Rp10 miliar dari pemerintah pusat dan provinsi. Jumlah ini relatif besar bagi sebuah perusahaan daerah. “Kenapa air tidak lancar mengalir, ada apa? Kami minta pemkab harus mengevaluasi kinerja PDAM, karena banyak keluhan masyarakat terhadap kinerja PDAM,” ujarnya di Muara Teweh.
Tajeri juga mempertanyakan, janji pemkab bahwa setelah ada tambahan penyertaan modal PDAM, air mengalir lancar ke rumah pelanggan. Tetapi kenyataan sebaliknya, air yang mengalir terkadang keruh dan pelanggan harus membayar mahal.
“Harapan saya sebagai pihak yang mewakili rakyat, seharusnya dengan membayar mahal maka pelayanan maksimal. Apakah ini merupakan pembiaran dalam pelayanan public. Meskipun PDAM bersifat bisnis, mana tanggung jawabnya. Saya sering menerima keluhan mengenai PDAM dan saya selalu sampaikan kepada direktur. Jawabannya selalu siap untuk diperbaiki dan disempurnakan pelayanannya. Tunjukkan kinerja PDAM baru menaikkan tarif,” kata pria yang juga Ketua DPC Gerindra Barut ini.
Dihubungi terpisah, Direktur PDAM Kabupaten Barut Agus Surjanto mengatakan, PDAM menerima dana hibah sebesar Rp10 miliar dari Pemkab Barut. Dana yang telah dikucurkan sebesar Rp3 miliar dipakai untuk membayar utang PDAM. Adapun dari sisa Rp7 miliar, baru dikucurkan Rp500 juta untuk membebaskan tanah dan membangun dua unit bangunan guna mendukung proyek SDA dari pemerintah pusat sebesar Rp17 miliar yang telah diperjuangkan oleh PDAM Kabupaten Barut. “Saya selalu terbuka dengan keadaan PDAM. Saya bekerja keras, supaya kerusakan pompa bisa diatasi dalam waktu 4-5 hari saja. PDAM minta bantuan memakai sementara pompa besar dari proyek SDA,” kata Agus kepada Kalamanthana, Senin sore. (mki)
Discussion about this post