KALAMANTHANA, Jakarta – Pemerintah merencanakan memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan. Tiga provinsi jadi kandidat. Lalu, provinsi mana pilihan pemerintah?
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan pihaknya sedang melakukan kajian tahap awal. Kajian itu berfokus pada pemilihan lokasi ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Menurutnya, ketiga kandidat lokasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut.
“Indikatornya mengenai luas lahan yang tersedia, yang sudah bebas artinya tidak perlu ganti rugi. Kemudian dimensi kebencanaan seberapa tinggi risiko bencananya. Yang ketiga ketersediaan infrastruktur, ya, infra di sekitar wilayah tersebut. Meskipun kita membangun kota baru tapi akan lebih efisien natinya kalau kota baru tersebut berapa jarak yang tidak terlalu jauh dari infrastruktur yang dibutuhkan,” kata Bambang.
Bappenas juga sudah menghitung-hitung prakiraan biaya pemindahan ibu kota itu. Nilainya lebih dari Rp1 triliun.
“Anggarannya sudah kita buat perkiraan, pokoknya ada angkanya. Yang pasti lebih dari Rp1 triliun,” ujar Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoto di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Bambang menuturkan, untuk pembiayaan pemindahan ibu kota, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.
“Kita dalam diskusi penyiapan kajian kita juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika dilibatkan kerja sama pemerintah swasta,” kata Bambang.
Bappenas telah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1) lalu. “Ya hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada Presiden, ya, arahannya kita akan bahas lebih detail lagi,” ujar Bambang.
Setelah menyerahkan kajian awal pemindahan ibukota, Bappenas sendiri kini siap menunggu arahan selanjutnya dari Presiden sembari melakukan kajian lebih detil.
“Nanti itu Presiden yang memutuskan apa yang dilakukan berikutnya. Kalau kami tetap melakukan kajian mulai lebih detail termasuk bagaimana kondisi tanah, bagaimana akses untuk pembangunannya dan segala macam,” ujar Bambang.
Selain itu, ia menyebut komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibukota dapat terealisasi lebih cepat.
“Macam-macam, ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, ya, tergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut,” kata Bambang.
Pemindahan ibu kota diperlukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya. (ik)
Discussion about this post