KALAMANTHANA, Palangka Raya – Kabar adanya mahar politik yang mewarnai proses pencalonan kepala daerah bukanlah isapan jempol semata. Kandidat pasangan Jhon Krisli dan Maryono yang gagal maju di Pilkada Palangka Raya, membeberkannya. Keduanya merasa dizalimi partai politik.
Jhon mengungkapkan pernyataannya itu bukan karena dia dan Maryono gagal maju di Pilkada Palangka Raya. Menurutnya, hal ini semata-mata untuk kebaikan politik agar tidak semakin bobrok.
Jhon Krisli secara blak-blakan menyebutkan dua partai politik yang semula dipastikan akan mengusung dirinya bersama Maryono, namun berbalik arah memberikan dukungan kepada bakal calon lain di detik-detik terakhir. Padahal semua proses tahapan dari DPC, DPD sampai DPP diikuti. Tentu saja dengan kejadian yang menimpa dirinya dan Maryono, dia merasa dizalimi oleh partai.
“Kami ingin mengklirkan kepada pendukung kami, tim relawan, keluarga dan semua masyarakat yang memberi support. Memang secara jujur kami katakan hari ini yang sering kawan-kawan sampaikan di media bahwa partai ini seperti lelang, memang iya. Partai selama ini tidak ada uang mahar. Saya bersama dengan Pak Maryono menyaksikan sendiri seperti proyek yang dilelang, harga itu terus naik dari jam ke jam,” kata Jhon yang juga Ketua DPRD Kotawaringin Timur kepada awak media, Jumat (12/1/2018).
Bahkan Ketua DPRD Kotawaringin Timur ini, mengakui, harga untuk satu kursi mencapai ratusan juta, sehingga jika di suksesi Kota Palangka satu pasangan calon minimal harus diusung partai politik atau gabungan parpol dengan total enam kursi, maka harus menyiapkan miliaran rupiah. Apa yang selama ini digaungkan oleh partai tidak ada mahar dan lain sebagainya, hanya pembohongan pubik saja, karena dirinya menyaksikan dan merasakan sendiri terjadi adanya transaksi jual beli.
“Kami yakin terjadi adanya pemodal besar yang bermain di belakang layar, bermain untuk mengalihkan dukungan kepada yang lain. Itu yang kami cermati,” katanya. Dia menyebut salah satu parpol di saat didatangi pukul 19.00 WIB malam, tahu-tahunya pada pukul 17.00 WIB sore sudah mengalihkan dukungannya.
Tentu saja, hal ini sudah bertolak belakang dengan prinsip partai yang ingin mencari pemimpin yang baik dan memberikan ruang melakukan penjaringan. Tetapi faktanya, semua proses termasuk hasil survei tidak berguna, karena akhirnya uang yang berkuasa. Siapa yang mampu memberikan uang lebih besar, itulah yang mendapatkan rekomendasi.
Bahkan parahnya lagi partai lainnya meminta agar membuka rekening bersama mencapai miliaran rupiah, yang tentu saja tidak dia penuhi. Berbeda jika diminta menyediakan anggaran untuk honor saksi, biaya pembinaan partai masih bisa dimaklumi. Tapi kalau harus menyiapkan anggaran untuk rekening bersama, tentu saja dipertanyakan.
“Saya katakan tidak mungkin saya penuhi dan tidak ada aturannya. Berarti kita dipaksa, ketika nanti kita terpilih, dipaksa untuk korupsi karena sudah mengeluarkan anggaran yang besar. Makanya sekarang banyak kepala daerah yang masuk bui, karena dari awal sudah mengeluarkan tas yang besar,” ujarnya.
Maryono membenarkan apa yang dikatakan Jhon Krisli. Tentu saja, ini menjadi keprihatinan bagi demokrasi liberal saat ini..Terlepas itu semua, dirinya mengaku tidak kecewa meskipun gagal menjadi salah satu kandidat di suksesi Kota Palangka Raya.
Bahkan dia memberikan ucapan selamat kepada para kontestan yang akan mengikuti Pilkada dan berharap supaya pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Cantik Palangka Raya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga apresiasi bagi pendukung keduanya. (tva)
Discussion about this post