KALAMANTHANA, Buntok – Guna mengantisipasi tidak terulangnya antrean panjang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Buntok di tahun 2018 ini, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan pun meminta supaya pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diawasi secara ketat.
Permintaan itu disampaikan James Jamjam, anggota Komisi II DPRD Barsel, kepada KALAMANTHANA di Buntok, Senin (23/4/2018). Dia mengingatkan pengawasan maksimal terhadap distribusi BBM bersubsidi merupakan tugas tim terpadu yang sudah dibentuk tahun-tahun sebelumnya.
“Jika memang pemerintah daerah belum membentuk tim terpadu itu, dapat kiranya tim terpadu segera dibentuk guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM di tahun 2018 ini ,” saran James.
Menurut politisi PDIP Barsel itu, pengawasan perlu dilakukan secara kontinyu agar proses pendistribusiannya bisa betul-betul tepat sasaran, karena BBM bersubsidi ditujukan bagi masyarakat.
Wakil rakyat itu menilai permasalahan yang tengah dihadapi saat ini adalah terkait kuota BBM subsidi dan nonsubsidi yang telah diatur besarannya, namun dalam realisasi di lapangan seringkali tidak tepat sasaran. Ada kemungkinan terjadinya permainan di mana BBM subsidi digunakan untuk kepentingan nonsubsidi.
“Maka itu, saya atas nama lembaga DPRD dan atas nama seluruh masyarakat meminta aparat kepolisian menindak tegas jika terbukti ada penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang dijual untuk kepentingan operasional perusahaan, termasuk jika memang adanya penimbunan BBM oleh oknum masyarakat,” tegasnya. (fik)
Discussion about this post