KALAMANTHANA, Muara Teweh – Sinyalemen masih banyak warga di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, belum memiliki rumah yang layak huni, sesuai dengan istilah pemerintah, seakan menemukan pembenaran. Ternyata sampai kini masih ada sekitar 6.857 rumah reot yang tersebar di sembilan kecamatan.
Kenyataan pahit ini terungkap saat sosialisasi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2018 di Muara Teweh, kemarin. Sekda Barut Jainal Abidin yang membacakan sambutan Pjs Bupati Sapto Nugroho mengatakan, besarnya kebutuhan rumah layak huni (RHL) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan sumber data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui e-RTLH di Kabupaten Barut terdapat rumah tidak layak huni sekitar 6.857 yang tersebar di sembilan kecamatan. Ini menjadi tantangan bagi Pemkab Barut untuk peningkatkan kualitas perumahan.
Ketika diminta tanggapannya, Anggota DPRD Kabupaten Barut Tajeri mengatakan, seharusnya cek lapangan dengan melibatkan wakil rakyat, LSM, dan wartawan sehingga semua bisa jelas, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini menghindari adanya unsur KKN.
“Kami bukan tidak percaya dengan e-RTLH, tetapi untuk lebih meyakinkan saja, lebih terbuka. Program bedah rumah ini sudah ada sejak zaman Orde Baru, tetapi terhenti sejak lengsernya Pak Harto. Saya merasa gembira program ini hidup kembali dengan catatan harus tepat sasaran,” ujar politikus Partai Gerindra ini, kemarin.
Sedangkan anggota Komisi III DPRD Barut asal Partai Nasdem, Helma Nuari Fernando berkomentar, selama lapangan kerja masih susah dan harga bahan pokok mahal, kenyataan masih banyak terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Barut mungkin terjadi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Barut Yaser Arafat mengatakan, dengan adanya sosialisasi oleh tim dari provinsi dapat meningkatkan pendataan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni di daerah ini. (mel)
Discussion about this post