KALAMANTHANA, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Tajeri, mengkritik tarif non BPJS yang diberlakukan di RSUD Muara Teweh, karena muncul dugaan pihak manajemen menjadikan pelayanan sebagai ajang bisnis untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.
“RSUD Muara Teweh mendapatkan anggaran bersumber dari pemerintah daerah, lain halnya jika rumah sakit itu milik swasta yang semua biayanya ditanggung oleh mereka sendiri, bukan dana dari pemerintah,” ujar Tajeri kepada wartawan di Muara Teweh, kemarin.
Hal tersebut, lanjut Tajeri, telah diakui oleh Direktur RSUD Muara Teweh dalam rapat pembahasan berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. “Kita harapkan rumah sakit janganlah dijadikan ajang bisnis, sebab masih banyak sumber PAD lain yang dapat digali untuk meningkatkan PAD daerah, misalnya dengan menertibkan Perda IMB, retribusi pajak penginapan, dan lainnya,” sebutnya.
Menurut Tajeri, dengan melakukan bisnis artinya orientasinya RSUD sebagai tempat pelayanan umum ini akan mengarah ke uang. Tarif bisnis dimaksud antara lain biaya medical check up (MCU) atau pemeriksaan kesehatan mencapai Rp1.208.000, pemeriksaan kejiwaan Rp319 ribu, dan vaksin anak-anak mencapai Rp900 ribu .
Sedangkan sebagai perbandingan, rumah sakit di Amuntai MCU lengkap Rp600 ribu, RSUD Jahre Saleh Rp450 ribu, dan RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya Rp500 ribu. Adapun vaksin anak di Banjarmasin hanya Rp300 ribu. “Ada apa dengan RSUD Muara Teweh. Dengan tarif seperti ini, tentu akan membebani masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu. Ini alasan dewan menganggarkan dana untuk RSUD Muara Teweh, supaya masyarakat bisa berobat dengan biaya murah,” ucapnya.
Ia menambahkan, bahkan Pemkab Barut juga memprogram BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga tidak mampu di daerah ini. Ini artinya pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap bidang kesehatan. “Lalu mengapa tarif di RSUD Muara Teweh harus mahal. Sebagai wakil rakyat, saya menyampaikan apa yang disuarakan dan diminta oleh masyarakat,” katanya.
Tajeri menyarankan pihak manajemen RSUD Muara Teweh melihat ke RS-RS lain di luar daerah, sehingga bisa dijadikan referensi untuk memperbaiki penerapan tarif. “Saya berharap dengan bangunan RSUD yang megah ini, pelayanan bisa diperbaiki. Apabila dipandang perlu, manajemen RSUD ditata ulang oleh pemangku kepentingan supaya bisa lebih baik,” tuturnya.
Direktur RSUD Muara Teweh drg Dwi Endang Setijowati yang diminta tanggapan tentang kritikan Tajeri, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban. “Coba di-share ke saya. Selama ini kami berupaya melalukan pelayanan yang baik di RSUD Muara Teweh dan terima kasihh atas masukan maupun kritikan,” katanya singkat kepada Kalamanthana, Minggu (12/8).(mel)
Discussion about this post