KALAMANTHANA, Penajam – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2019 sebesar Rp1,50 triliun lebih , mengalami kenaikan sebesar Rp. 209,23 milliar lebih atau sebesar 16,1% dari APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 1,29 triliun lebih.
Dengan naiknya APBD 2019 menurut Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) tetap memprioritaskan tiga pilar seperti yang dia sampaikan saat masa kampanye dirinya.
“Tetap memprioritaskan tiga pilar, yaitu infrastuktur, kesehatan dan pendidikan,”kata AGM pasca menghadiri rapat paripurna , Rabu (28/11/2018).
AGM berharap kesehatan dan pendidikan di tahun 2019 mendatang bisa berjalan lancar dan masyarakat PPU bisa merasakan antara penyatuan pemikiran dan keputusan antara eksekutif dan legeslatif serta tokoh masyarakat. Terkait BPJS yang akan dibiayai APBD kurang lebih sekitar Rp 30 milliar di luar BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI yang dibayarkan pemerintah pusat.
“Kami telah menganggarkan kurang lebih Rp 30 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 140 ribu warga, di luar PBI APBN, PNS maupun TNI/Polri maupun pegawai swasta tentunya yang mempunyai KTP PPU,”kata AGM.
AGM menambahkan agar memudahkan masyarakat Kabupaten PPU, masyarakat tidak perlu menunggu kartu BPJS nya karena KTP PPU sudah terkoneksi dengan BPJS Kesehatan.
“KTP PPU nantinya akan terlink dengan kartu BPJSnya dan semoga ini menjadi contoh di Indonesia,”lanjutnya.
Dikatakan AGM ia juga akan menggelontorkan dana sebesar Rp 300 milliar untuk 54 desa dan kelurahan di Kabupaten PPU agar pembangunan dari desa ke Kabupaten bisa merata dengan harapan dalam 5 Tahun kedepan semua infrastruktur baik di desa/kelurahan maupun di Kota Kabupaten semuanya akan terkoneksi. Ia juga menambahkan terkait ada beberapa kelurahan maupun yang ingin memekarkan diri menjadi desa maka dari itu AGM menghimbau untuk tidak melakukan hal tersebut.
“Kelurahan maupun desa itu merasa tidak ada perhatian atau tidak dibangun, maka dari itu mereka ingin memekarkan wilayahnya, dengan anggaran Rp 300 milliar yang akan dibagikan ke 54 desa maupun kelurahan tentu mereka bisa membangun, jika dimekarkan lagi tentu anggarannya akan berkurang,”paparnya
Ada sekitar 14 yang mengusulkan pemekaran wilayahnya ditambahkan AGM dirinya mengusulkan untuk tidak memekarkan daerahnya menjadi desa ataupun kelurahan baru pasalnya menurut AGM.
“Saya rasa jangan memekarkan, karena anggaran Rp 300 milliar itu tentu desa maupun kelurahan bisa membangun, cukup hanya 54 Kelurahan/Desa. Lebih baik 12 desa di Kabupaten Paser itu bergabung ke PPU. Itu yang lebih bagus,”pungkasnya.
Discussion about this post