KALAMANTHANA, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menggelontorkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp300 milliar untuk 54 desa dan kelurahan agar pembangunan dari desa ke bisa merata.
Hal ini dikatakan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) kepada sejumlah media Rabu (29/11/2018) kemarin. “APBD Tahun 2019 kita sebesar Rp1,50 triliun lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp209,23 milliar. Insya Allah Rp300 milliar untuk 54 desa/kelurahan segera terelisasi,dengan harapan APBD kita terus naik tiap tahunnya,” terang AGM.
Dengan ADD sebesar Rp300 milliar untuk 54 desa/kelurahan pertahunnya, harapan AGM dalam lima tahun ke depan semua infrastruktur baik di desa/kelurahan maupun di kota kabupaten semuanya akan terkoneksi.
“Harapan kami dengan ADD sebesar itu infrastruktur yang ada di Kabupaten PPU semuanya bisa terkoneksi,” lanjutnya.
Sejak 2016, ada 14 proposal usulan pemekaran desa yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU. Ditambah dengan delapan kelurahan yang mengajukan perubahan status menjadi desa. Alasannya mengincar ADD dari pemerintah daerah maupun dana desa dari pemerintah pusat.
Menyikapi hal tersebut, AGM mengimbau untuk tidak melakukan pemekaran untuk desa maupun kelurahan.
“Kelurahan maupun desa itu merasa tidak ada perhatian atau tidak dibangun, maka dari itu mereka ingin memekarkan wilayahnya. Dengan anggaran Rp300 milliar yang akan dibagikan ke-54 desa maupun kelurahan tentu mereka bisa membangun. Jika dimekarkan lagi tentu anggarannya akan berkurang,” paparnya.
Dikatakan AGM, dirinya justru lebih membuka pintu lebar-lebar bagi 12 desa yang ada di Wilayah Kabupaten Paser untuk bergabung di Kabupaten PPU dari pada pemekaran desa maupun menjadikan status desa menjadi kelurahan.
“Saya rasa jangan memekarkan karena anggaran Rp300 milliar itu tentu desa maupun kelurahan bisa membangun. Cukup, hanya 54 kelurahan/desa. Lebih baik 12 desa di Kabupaten Paser itu bergabung ke PPU. Itu yang lebih bagus,” pungkasnya. (hr)
Discussion about this post