Soal Sengketa Lahan dengan PT KSS, Warga Desa Pantai Ngadu ke DPRD Kapuas

KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Sejumlah warga Desa Pantai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mendatangi Kantor DPRD Kapuas, Selasa (30/4/2019). 

Kedatangan warga guna melaporkan persoalan sengketa lahan dengan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit PT Kapuas Sawit Sejahtera (KSS).

Kedatangan warga ke rumah wakil rakyat Kapuas juga didampingi kuasa hukum Parlin Bayu Hutabarat. Kedatangan warga diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Berinto. 

“Kami ke sini (Kantor DPRD) untuk menyampaikan aspirasi atau laporan soal sengketa lahan dengan perusahaan KSS. Kami mohon DPRD bisa menindaklanjuti laporan kami,” kata Ketua Kelompok Tani Harapan Desa Pantai, Zainudin.

Zainudin berharap DPRD dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil pihak perusahaan dan pihak terkait lainnya untuk penyelesaian persoalan sengketa lahan antara perusahaan dengan warga Desa Pantai. 

“Ya, harapan kami dewan bisa menggelar rapat dengar pendapat untuk menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan pada hari ini,” harap Zainudin. 

Harapan sama juga disampaikan Parlin Bayu Hutabarat agar dewan bisa memfasilitasi permasalahan warga Desa Pantai dengan perusahaan PT KSS, sehingga warga pun bisa tenang. 

“Karena warga juga bingung, dalam artian kejelasan hak mereka sampai dimana, ketika mereka bicara dengan perusahaan, perusahaan selalu berdalih mereka punya izin usaha perkebunan, sementara warga pun punya hak atas tanah,” ujarnya. 

Menanggapi pengaduan warga Desa Pantai ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Berinto, menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan komisi dan pimpinan DPRD Kapuas. 

“Terkait laporan warga ini nanti akan saya laporkan dengan pimpinan komisi dan pimpinan DPRD atas persoalan masyarakat yang datang pada hari ini,” katanya.

“Artinya, bagaimana lembaga ini menyikapi, karena menurut warga mereka sudah berulang kali mengirim surat baik kepada eksekutif maupun legislatif namun dua lembaga ini menurut warga belum ada melakukan mediasi terkait warga dengan perusahaan,” tambah Berinto. (is)