KALAMANTHANA, Kandangan – Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, makin moncer saja. Mereka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015.
Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Yulindra Tri Kusumo Nugroho di Banjarmasin, Selasa (31/5/2016), mengatakan opini WTP itu diraih Pemkab HSS untuk yang ketiga kalinya, yaitu untuk LKPD 2013, 2014 dan 2015.
Sebelumnya, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2015, kepada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, Senin (30/5) bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru.
Dalam acara tersebut, sebanyak sembilan kabupaten di Kalimantan Selatan yang menerima LHP atas LKPD TA 2015, yaitu Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, HSS, Tabalong, Balangan, Tanah Laut, Kotabaru, dan Tanah Bumbu.
Pemerintah Kabupaten HSS diwakili oleh Bupati HSS H Achmad Fikry, Ketua DPRD Kabupaten HSS Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS H M Ideham, Inspektur Kabupaten Rusmajaya dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) H M Noor.
Kepala BPK Perwakilan Kalsel Yulindra mengatakan LHP diserahkan dua bulan sejak menerima LKPD dari masing-masing Kabupaten. “Meskipun dalam masa transisi sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan daerah, namun sepuluh pemerintah daerah di Kalsel mampu menyerahkan LKPD tempat waktu”, katanya.
Selain kepada delapan kabupaten lainnya, secara khusus, Yulindra berpesan kepada Pemerintah Kabupaten HSS agar terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, secara umum dijelaskan juga beberapa kelemahan yang masih ada dalam laporan keuangan dan Kepada Jajaran Pemerintah Daerah, Yulindra mengarahkan agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar menyatakan pemeriksaan LKPD merupakan prinsip dasar dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
“BPK mempunyai visi mendorong tranparansi dan akuntabilitas, upaya bersama legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,” katanya. (ant/akm)
Discussion about this post