KALAMANTHANA, Penajam – Impian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kandas lagi. Kali ini mereka harus tetap puas mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
“Penajam sudah lima kali berturut-turut mendapat opini WDP. Ini bukan sesuatu yang buruk. Tetapi, tentunya kami berharap bisa mendapat WTP,” kata Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar di Penajam, Rabu (1/6/2016).
Menurut ia, lemahnya pendataan aset di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sangat berdampak terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tersebut.
“Banyaknya aset daerah yang sampai saat ini belum jelas legalitasnya menjadi salah satu faktor opini laporan keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara selalu memperoleh WDP,” tambahnya.
Salah satunya aset tidak bergerak di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni lahan sekolah yang hingga saat ini belum terdata secara menyeluruh.
“Opini WTP masih cukup sulit dicapai karena lemahnya sistem pengelolaan aset daerah,” ucapnya.
Yusran Aspar berharap seluruh SKPD dapat mengelola anggaran dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Dengan diberikannya opini WDP itu, kami harapkan seluruh SKPD lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” katanya.
Bupati Penajam juga menginstruksikan seluruh SKPD meningkatkan kinerja untuk menginventarisasi seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak guna meraih target opini WTP dari BPK dalam laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
“Kita semua harus bekerja lebih keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, sehingga dapat meraih opini WTP,” tambahnya. (ant/akm)
Discussion about this post