PALANGKA RAYA – Komisioner KPU Republik Indonesia Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asyari mengharapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggara agar pandai memanajemen konflik, bukan malah menjadi pemicu konflik.
Hal tersebut disampaikan Hasyim pada kegiatan Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Palangka Raya, Rabu (4/12/2019).”Untuk suksesnya pesta demokrasi di Kalteng, penyelenggara (KPUD) harus pandai memanajemen konflik,” ujarnya.
Selain berpesan kepada jajaran penyelenggara Pemilukada, Komisioner KPU Pusat itu juga mengingatkan para tokoh yang berniat maju dalam proses pemilihan untuk mempertimbangkan aspek masa jabatan jika terpilih.
“Pada 2024, kita akan melaksanakan Pemilu dan Pemilukada serentak. Jadi, praktis masa jabatan Gubernur yang terpilih nanti (2020) hanya 4 tahun. Bahkan, untuk Kalteng efektifnya hanya sekitar 3 tahun,” katanya.
Hasyim menambahkan, pada 2020 mendatang, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilukada. Sembilan di antaranya merupakan Pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wagub, termasuk Provinsi Kalteng.
Selain Pilgub, kabupaten di Kalteng yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur juga melaksanakan Pilkada bersamaan.
Target pemilih di Pilgub Kalteng sebanyak 77 persen. “Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lalu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen. Tapi untuk Pemilukada, kondisinya (antusiasme) beda. Kita berharap Pemilukada di Kalteng tetap mampu mencapai angka itu,” harap Hasyim.
Selain komisioner KPU RI, kegiatan lounching itu sendiri dihadiri Gubernur Kalteng diwakili Asisten II Setda Drs H Nurul Edy MSi, Ketua KPU Daerah Kalteng H Harmain Ibrahim dan jajaran, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng dan jajaran, sejumlah kepala daerah se-Kalteng, para komisioner KPU Daerah Kalimantan Selatan, elemen masyarakat, mahasiswa, serta pelajat, dan undangan lainnya.
Ketua KPU Daerah Kalteng Harmain Ibrahim, dalam sambutannya menegaskan, pihaknya siap memulai seluruh tahapan Pemilukada Gubernur dan Wagub Kalteng tahun 2020. Saat ini, terang Harmain, pihaknya terus melakukan proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dia berharap, seluruh pihak termasuk partai politik (Parpol) ikut melakukan monitoring di masyarakat agar seluruh pemilik hak suara benar-benar terdata di DPT.
“Kami meminta parpol untuk bersama-sama memantau tahapan DPT di tingkat masyarakat. Proses penentuan DPT itu kan sebenarnya panjang, namun masyarakat biasanya baru ngeh (kaget) pada hari-H,” tambah Harmain. (srs)
Discussion about this post