KALAMANTHANA, Jakarta – Nanti, ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, akan menjadi daerah istimewa. Tak ada pilkada di sana karena kepala badan otorita ditunjuk pemerintah bersama DPR.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, memastikan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, nantinya akan menjadi daerah istimewa.
Nantinya, pemerintahan di ibu kota negara juga akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
“Dalam diskusi kami itu tidak ada pemerintah daerah, dikelola pemerintah pusat. Artinya yang mengawasi adalah DPR langsung, tidak ada DPR Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Suharso di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Dengan tidak adanya pemerintahan daerah dan DPRD, nantinya ibu kota baru akan dipimpin badan otoritas. Namun penunjukan kepala badan otoritas akan dibahas bersama DPR.
“Jadi cara menunjuk pimpinannya dikonsultasikan ke DPR,” kata dia.
Di sisi lain, Suharso Monoarfa menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga lingkungan kawasan delta Mahakam yang sebagian masuk wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur. Lingkungan di lokasi sekitar ibu kota baru tak hanya kaya flora tapi fauna.
Suharso Monoarfa mengatakan dari hasil kajian lingkungan tim ibu kota baru menunjukkan lingkungan hidup strategis ada main grup di delta Mahakam, ada jalur migrasi buaya, lumba-lumba, serta dugong.
Ia juga mengatakan Bukit Soeharto ada satwa beruang, ada macan, burung enggang, kera dan sebagainya. Selain itu, Teluk Balikpapan ada pesut.
“Pokoknya kaya akan satwa. Kita harus lanjutkan lingkungan berkelanjutan,” katanya. (ik)
Discussion about this post