KALAMANTHANA, Palangka Raya – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak henti-hentinya menggelorakan pencegahan radikalisme dan terorisme bersama masyarakat. Berbagai kegiatan bersama masyarakat digelar di 32 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
Meski terkena imbas pemotongan anggaran dari pemerintah, BNPT tetap melaksanakan kegiatan pencegahan radikalisme bersama FKPT. Bahkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pemuda, para guru agama, serta penelitian di lingkungan masyarakat.
Kepala sub Bidang Pengawasan BNPT Khairil Anwar menjelaskan, dampak dari pandemi covid-19 berimbas pada program. Akhirnya ada beberapa program BNPT yang harus dikurangi. Meski begitu, sejumlah kegiatan pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme bersama FKPT, tetap bisa terlaksana.
“Sekarang kami datang ke Kalteng bertemu dengan FKPT, untuk melakukan monitoring. Intinya kami ingin tahu sejauh mana hasil penelitian, pelaksanaan program, serta apa kendala yang dihadapi FKPT. Kita ingin pencegahan terorisme bersama masyarakat tetap bisa dilaksanakan,” tegas Khairil Anwar.
Baca Juga: BNPT-FKPT Kalteng Gelar Seminar Internalisasi Nilai Agama dan Budaya
Menurut Khairil, pencegahan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dari pencegahan radikalisme. Karena masyarakat lebih mengetahui situasi lingkungan sekitar. BNPT dan FKPT hanya berupaya memberikan informasi terhadap bahayan radikalisme, sehingga bisa dideteksi di lingkungan masyarakat.
Sementara, Ketua FKPT Kalteng Khairil Anwar menjelaskan, pelaksanaan program sepenuhnya berjalan lancar. Meski diakui, tidak semua bidang bisa melaksanakan. FKPT Kalteng hanya melaksanakan penelitian, bidang pemuda, dan agama. Sedangkan bidang media massa, dan perempuan, harus ditunda tahun depan.
“Penundaan itu berkaitan dengan pemotongan anggaran di BNPT. Tapi kami bersyukur, tetap ada kegiatan yang dilaksanakan di Kalteng,” tegas Khairil.
Menurut Ketua MUI Kalteng itu, langkah paling bagus mendorong BNPT untuk mendesak Kemendagri, agar ada kepedulian pemerintah daerah terhadap program pencegahan radikalisme. Karena, FKPT sendiri mengalami sedikit kesulitan untuk mendapatkan anggaran hibah dari pemerintah daerah.
Maksudnya, jelas Khairil, ketika FKPT mendapatkan dana hibah, program yang tidak terakomodir di BNPT, bisa dilaksanakan secara mandiri. Karena perlu diketahui, pemerintah daerah turut bertanggung jawab terhadap pencegahan terorisme. Dengan adanya FKPT, tentunya pemerintah daerah dapat terbantu.
“Kami berharap ada penekanan dari Kemendagri, sehingga pemerintah daerah bisa memperhatikan FKPT di daerah. Jadi kami bisa bergerak hingga kabupaten dan kota,” tegas Khairil. (srs)
Discussion about this post