Ini Sebab Kenapa Beberapa Proyek Infrastruktur Kalteng Terancam Mangkrak

KALAMANTHANA, Palangka Raya – Sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Tengah terancam mangkrak, terhenti, bahkan batal dilaksanakan. Apa penyebabnya?

Doku, duit, modal, atawa modal. Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah akan dikurangi sebesar Rp430 miliar dari Rp1,1 triliun yang telah ditetapkan akibat adanya defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, mengatakan pengurangan itu akan mengakibatkan beberapa program pengerjaan infrastruktur terpaksa dihentikan sekalipun sudah dikerjakan maupun dilelang.

“Tapi pengurangan sebesar Rp430 miliar itu belum pasti nilainya sebesar itu, karena masih perlu dibicarakan dengan DPRD Provinsi bersama Tim Anggaran Pemprov. Kita tunggulah hasilnya nanti bagaimana,” katanya di Palangka Raya, Senin (11/7/2016).

Mengenai pembatalan sejumlah proyek yang sedang dikerjakan maupun sudah dilelang akibat pengurangan tersebut, menurut mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Lamandau ini, tidak ada masalah dan ada landasan hukumnya.

Dia mengatakan landasan hukumnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 yang menyebutkan penghentian proyek ataupun sudah lelang dapat dilakukan jika keadaannya luar biasa.

“APBD Kalteng kondisinya memang luar biasa. Dananya tidak ada. Benar-benar tidak ada. Bukan dialihkan ya. Kalau dialihkan kan, dananya ada. Ini benar-benar tidak ada. Kenapa bisa tidak ada, ya silakan ditanyakan ke Tim Pencari Anggaran (TPA) Pemprov Kalteng,” ucap Leonard.

Kepala Dinas PU Kalteng ini pun mengharapkan Pemerintah Kabupaten maupun sejumlah pihak tidak kaget dan mengira pengerjaan atau perbaikan infrastruktur terbengkalai bahkan tidak sampai tuntas.

“Kalau nantinya benar-benar terjadi pengurangan Rp430 miliar itu, maka dipastikan ada pengerjaan infrastruktur terhenti. Jadi, bukan kinerjanya amburadul atau terbengkalai, memang akibat pengurangan anggaran itu,” kata Leonard.

APBD Kalteng tahun 2016 awalnya berkisar Rp4 triliun lebih, namun menjadi Rp3,6 triliun, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan di sejumlah SKPD terpaksa dikurangi untuk menutupi defisit tersebut. (ant/rio)