KALAMANTHANA, Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah setempat dengan membangun pos kamling di setiap RT dalam kota Muara Teweh.
Hal itu dilakukan melalui rapat dengar pendapat DPRD Barito Utara yang dipimpin ketua DPRD Set Enus Mebas bersama Masyarakat, Damang Teweh Tengah, Camat di sembilan kecamatan di Muara Teweh, Sabtu (12/3/2016).
Dengar pendapat itu dihadiri seluruh angota dewan, Asisten Bidang Pemerintah Pemkab Barito Utara Sugianto P Putra, Dandim 1013/ Muara Teweh Letkol Inf Adhi Giri Ibrahim, dan Wakapolres Kompol Bagus Setiawan.
Rapat juga menyimpulkan perlunya menganggarkan pengadaan mobil dan motor patroli untuk Polres Barito Utara, Kodim 1013/ Muara Teweh, dan Satpol PP Kabupaten Barito Utara. “Rancangan pengadaan mobil patroli dilaksanakan dalam APBD perubahan tahun 2016,” kata Set Enus.
Politisi dari PDI perjuangan ini juga mengatakan kejadian di Barito Utara, selama bulan Februari-Maret 2016 merupakan tindak pidana murni dan tidak ada hubungan dengan SARA. Kejadian telah dilakukan pengamanan oleh pihak berwajib, dalam hal ini Polres Barito Utara.
“Polres Barito Utara berkerja sama dengan stakeholder dalam pengungkapan tindak pedana di daerah,” ungkapnya.
Ketua DPRD itu juga menambahkan, sebagai salah satu upaya mengantisipasi pelangaran Kamtibmas, Disdukcapil Kabupaten Barito Utara didukung Satpol PP akan melakukan razia justisia kartu penduduk ( KTP ).
Kemudian pemerintah daerah, instasi terkait, tokoh agama, tokoh masyakat dan stakeholder lainnya perlu melakukan sosialisasi. Terutama pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai tindak pedana penganiayaan anak, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba, sehingga tindak pidana tersebut dapat diminimalkan.
“Eks anggota Gafatar yang di Kabupaten Barito Utara tidak dilupakan atau diabaikan ke tempat asalnya, akan tetapi dilakukan pembinaan oleh Pokja yang dibentuk Bupati Barito Utara,” kata Set Enus. (fir)
Discussion about this post