Mangkir Panggilan Pertama, Kejati Tetap Akan Panggil Latief

KALAMANTHANA, Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina bukan satu-satunya kepala daerah yang dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan terkait persoalan perjalanan dinas DPRD setempat. Hal serupa dialami Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latief.

Mestinya, Latief harus mendatangi Kejati pada Rabu (13/7/2016) ini. Namun, anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019 yang berhenti karena mencalonkan diri dan terpilih jadi Bupati HST itu tak memenuhi panggilan tersebut.

“Anggota dan mantan anggota DPRD Kalsel yang tidak memenuhi panggilan akan kembali dipanggil,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalsel, Ubaydillah di Banjarmasin, Rabu.

Latief dipanggil bersamaan dengan sejumlah anggota DPRD lainnya terkait perjalanan dinas yang diduga tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, yang memenuhi panggilan adalah Wakil Ketua DPRD Kalsel Hamsyuri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta HM Lutfi Saifuddin dari Partai Gerindra.

Selain Latief, juga tidak memenuhi panggilan adalah Aulia Oktafiandi dari Partai Gerindra. Seperti Latief, Aulia juga tak lagi jadi anggota DPRD saat ini setelah mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati HST.

Pemanggilan anggota dan mantan anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019 oleh Kejati sejak Ramadan 1437 Hijriah atau Juni lalu, dan penyidik sudah memintai keterangan kepada sepuluh orang lebih waktil rakyat tingkat provinsi tersebut.

Sejumlah wakil rakyat yang sudah dimintai keterangan terkait masalah perjalanan dinas itu oleh penyidik Kejati antara lain, dari Partai Golkar Murhan Effendie, Hasan Mahlan, Syarifah Rugayah, Syarifah Santiyansyah alias Andi Nene.

Kemudian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Achamad Rivani, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suwardi Sarlan, Iskandar Zulkarnain, dari Partai Hanura Kamariatul Herlena, serta Soraya dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina (mantan anggota DPRD Kalsel dari Partai Keadilan Sejahtera/PKS) serta Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah (mantan anggota DPRD Kalsel dari PDIP). (ant/rio)