KALAMANTHANA, Sampit – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M.Kurniawan Anwar menilai potensi pengembangan pelabuhan di Kota Sampit sangat menjanjikan, selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelabuhan merupakan wadah alur perdagangan yang sangat cepat meningkatkan hasil pendapatan secara ekonomis.
Dalam hal ini Kurniawan juga mendukung langkah BUMD Kotim untuk mengelola usaha kepelabuhanan ini, sehingga nantinya bisa menjadi sumber bagi pendapatan daerah. Menurutnya dari beberapa kajian pihaknya di Komisi IV terutama banyaknya pelabuhan tikus di Kota Sampit ini dapat memberikan peluang bagi pemerintah daeraah untuk mengarahkan kegiatan itu melalui pelabuhan resmi milik pemerintah daerah nantinya.
“Salah satu pelabuhan yang sudah berdiri ini yaitu di pelabuhan Pelangsian kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dengan dikembangkannya potensi usaha jasa kepelabuhanan ini secara maksimal, nantinya bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah dan pastinya akan berjalan jangka panjang,” paparnya Senin (17/5/2021).
Disisi lain Legislator PAN ini bahkan mendorongan pemerintah setempat agar dalam pengelolaan pelabuhan nantinya dapat mengurangi jalur – jalur tikus ilegal untuk bongkar muat. Sementara itu dilakukan dinilai juga akan memudahkan intansi lainnya untuk melakukan pengawasan.
“Memang tidak dipungkiri lagi kita sinyalir melalui pelabuhan tikus ini kerap jadi pintu masuk penyelundupan barang ke Kotim. Termasuk minuman keras hingga narkotika, apabila nantinya di kelola secara resmi dan melalui pengawasan secara maksimal oleh pemerintah daerah maka akan berdampak positif bagi daerah juga kedepannya,” tegasnya.
Pria yang mulai dikenal Pokal sejak baru menjabat sebagai wakil rakyat dapil I Kecamatan MB Ketapang itu bahkan mengharapkan dengan memiliki sebuah dermaga di Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, pemerintah daerah dapat menjadikan hal tersebut acuan salah satu objek usaha pelabuhan yang akan dikelola pemerintah melalui badan usaha yang sudah dibentuk sejak lama tersebut.
“Hanya saja yang menjadi kendala saat ini bukan hanya di sektor permodalan, namun memang perlu adanya peningkatan SDM dan evaluasi didalam tubuh BUMD itu sendiri agar tidak berjalan ditempat, sehingga apa yang menjadi potensi nantinya dapat segera ditindaklanjuti menjadi unit usaha milik daerah,” tutupnya.(drm)
Discussion about this post