KALAMANTHANA, Sampit – Dalam rangka meningkatkan pelayanannya terhadap kepentingan masyarakat di Kotawaringin Timur (Kotim) pihak Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memerlukan perhatian khusus terkait falsilitas penunjang maupun tempat armada yang sampai saat ini dinilai tak layak oleh pihak legislatif.
Dalam kunjungan kerjanya Ketua DPRD Kotawaringin Timur bersama jajaran Komisi III yang juga di hadiri oleh Ketua Komisi H.Sanidin S,Ag Dadang Siswanto SH, Anang Kapeliyus, Riskon Fabiansyah Senin (27/09/2021) tadi siang. Disambut langsung oleh salah satu petinggi dinas terkait yakni Punding untuk menyampaikan fakta-fakta dilapangan berkaitan dengan kebutuhan mendesak di instansi dimaksud.
Berdasarkan pantauan wartawan dilapangan banyak falsilitas penunjang kinerja instansi berslogan Pantang Pulang Sebelum Padam itu yang sudah termakan usia, bahkan salah satu anggota Komisi III termasuk Ketua Dewan miris melihat lokasi penempatan armada yang juga merupakan tempat piket para personil damkar yang dinilai kurang terawat itu.
“Apa yang disampaikan oleh pihak dinas terkait ke kami tentunya sangat sesuai dengan fakta lapangan yang sudah kita cek hari ini, baik itu kendala teknis pelayanan kedepannya, juga armada termasuk lokasinya, usulan ini nantinya akan kita bahas bersama komisi III yang membidangi hal ini,” ungkap Ketua Dewan Dra Rinie Anderson.
Disisi lain Ketua Komisi III Sanidin juga menegaskan dalam halnya mutu maupun kualitas pelayanan tidak bisa lepas dari falsilitas yang menunjang. Untuk itu dia juga berharap nantinya lokasi yang diminta oleh dinas terkait bisa terealisasi dan juga apa yang menjadi kendala dalam teknisnya bisa terkaper dengan baik.
“Bicara kebutuhan mendesak kami lihat berdasarkan fakta lapangan memang dinas pemadam kita ini juga merupakan prioritas, apalagi kita ketahui wilayah kita ini selalu dihadapkan dengan musibah kebakaran lahan di musim kemarau, disisi lain memang tempat kami lihat masih kurang layak sehingga perlu adanya evaluasi,” paparnya.
Ditempat terpisah Dadang Siswanto juga memperhatikan jumlah personil Damkar yang mana semestinya harus sesuai dengan standar berkisar diantara 100 orang personel untuk memaksimalkan kinerja dan fungsi instansi itu sendiri.
“Disamping itu juga selain persoalan personil yang masih hanya 65 orang saja, ada kendala lain yang menurut kami perlu di perhatikan, yakni gajih ataupun isentif mereka yang masih tergolong tidak sepadan dengan kinerja dan resiko yang dihadapi, di satu sisi ada hal lain yakni perlu adanya penambahan personil agar kinerja mereka semakin baik,” imbuhnya.
Usai pengecekan unit, jajaran anggota legislatif ini ditemani oleh pihak instansi melakukan pengecekan lokasi atau tempat yang diminta oleh Instansi itu dijadikan tempat perawatan armada termasuk personil damkar di wilayah perkotaan yang juga tidak begitu jauh dari titik awal Museum Kayu tersebut.
“Kalau disini sangat cocok, selain dekat dengan sungai juga tidak begitu jauh dari Sungai Mentaya, lokasinya juga memiliki jalan alternatif yang strategis,” papar Ketua dewan.(Sudarmo)
Discussion about this post