PT AGU/DSN Segera Ajukan Permohonan Klarifikasi, Sebelum SK Final Individual Concrete

KALAMANTHANA, Muara Teweh – Setelah keluarnya pengumuman tentang pencabutan SK pelepasan, PT AGU/DSN segera memohon klarifikasi.

Hal ini disampaikan oleh seorang Petinggi Manajemen PT AGU Area Kalimantan, Said Abdullah kepada Kalamanthana.id, Jumat (7/1/2022).

“Terkait pengumuman SK 01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 terhadap keputusan pencabutan SK Pelepasan sebagaimana Keputusan Menteri tersebut di atas, masing-masing perusahaan dapat memohon klarifikasi kepada Menteri LHK cq Dirjen PKTL,” kata dia.

Klarifikasi disampaikan beserta laporan yang berisi antara lain sbb:
(1) Realisasi pembangunan kebun.
(2) Realisasi pemenuhan kewajiban sesuai SK Pelepasan.
(3) Realisasi implementasi HCFV.
(4) Penggunaan areal pelepasan selain untuk kebun.
(5) Progres pengurusan alas hak.

Ia menambahkan, surat permohonan klarifikasi dapat disampaikan ke loket Kementerian LHK. “Surat Keputusan Final Individual Concrete akan diterbitkan untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan hasil verifikasi lebih lanjut,” ucap Said.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ternyata izin konsesi kawasan hutan milik PT Antang Ganda Utama (AGU) seluas 18.725 hektare, dan PT Satria Abdi Leatari (SAL) seluas 15.171,36 hektare, di Kabupaten Barito Utara dicabut oleh pemerintah.

Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. SK tertanggal 5 Januari 2022 ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya.

Presiden Jokowi , Kamis (6/1), mengumumkan pencabutan ribuan izin usaha tambang mineral dan batu bara dan sektor kehutanan. Di sektor kehutanan, pemerintah telah mencabut 192 izin perusahaan seluas 3.126.439,36 ha diberbagai provinsi, termasuk di Kalteng pemcabutan izin konsesi kawasan hutan milik PT AGU dan PT SAL. Izin-izin tersebut dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Dalam dokumen yang diperoleh Kalamanthana.id, PT AGU (I) mendapatkan izin konsesi kawasan hutan melalui nomor SK 775/KPTS-II/1992 dengan luas area 18.725 ha. Sedangkan PT SAL berbekal nomor SK 929/MENHUT-II/2013 luas area 15.171,36 ha.

Saat dimintai komentarnya tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan, GM PT AGU/DSN Area Kalimantan, Said Abdullah belum menjawab.

Berdasarkan data sensus BPS Barito Utara Juni 2020, PT AGU dan PT SAL merupakan perusahaan besar sawit.

PT AGU berbekal izin nomor 188.45/155/07 tanggal 26 Maret 2007. Luas lahan 10 ribu ha di Kecamatan Teweh Tengah, Montallat, dan Gunung Timang.

Sedangkan PT SAL dengan izin nomor 188.45/34/201 tanggal 28 Februari 2011. Luas lahan 20 ribu ha di Kecamatan Teweh Tengah dan Lahei.(Melkianus He)