KALAMANTHANA, Muara Teweh – Para pemakai knalpot brong atau bising yang seakan-akan menjadi raja di jalanan, kini tak bisa lagi seenaknya sendiri. Polisi Lalu Lintas sudah mempunyai alat pengukur khusus untuk memastikan knalpot yang dipakai pada kendaraan bermotor standar atau melanggar aturan.
Seiring program zero knalpot brong dari Korlantas Polri yang diteruskan ke Ditlantas Polda Kalteng dan Satlantas 14 kabupaten atau kota, razia terhadap kendaraan berknalpot bising kian gencar dilakukan di Muara Teweh dan sekitarnya. Polantas terus menertibkan pemakaian knalpot kendaraan.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Barito Utara Iptu Wildaniar Kondowangku, saat dihubungi media ini, Kamis (3/2/2022) membenarkan, razia knalpot brong makin gencar digelar satuannya, karena sangat mengganggu kenyamanan para pemakai jalan lainnya dan warga yang bermukim di pinggir jalan raya.
“Kami mendapatkan laporan dari berbagai kalangan soal gangguan akibat bunyi knalpot brong. Apalagi di malam hari, bunyinya memekakkan telinga, sehingga mengganggu warga yang hendak beristirahat. Tugas kami merazia knalpot semakin mudah, karena Satlantas Polres Barito Utara telah menggunakan alat sound level atau decible (dB) meter untuk mengetahui ukuran kebisingan knalpot sepeda motor,” kata perwira pertama Polwan ini.
Terkait penggunaan knalpot, lanjut dia, aturannya tertera dalam :
(1)Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56/2019, tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang diproduksi. Berbunyi untuk motor berkubikasi 80 cc – 175 cc, maksimal bising 80 dB dan di atas 175 cc maksimal bising 83 dB.
(2) Undang-Undang Nomor 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 285, menyebutkan knalpot laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan dikemudikan di jalan.
(3)Pasal 285 Ayat (1) berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Ia mengimbau para pemilik kendaraan tak lagi menggunakan knalpot brong, sehingga menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan berkendaraan di jalan raya. “Suara kendaraan yang sangat bising mengganggu pengendara lain, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Penertiban knalpot brong merupakan respon polisi terhadap laporan dan keresahan warga,” ucap dia.(Melkianus He)
Discussion about this post