KALAMANTHANA, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku menghadapi dilema menyikapi larangan membakar lahan, sementara sebagian petani di provinsi ini sangat membutuhkan untuk membersihkan lahan agar dapat mulai bercocok tanam.
Pemerintah Pusat maupun Provinsi sampai sekarang belum memiliki solusi yang tepat bagaimana membersihkan lahan dengan biaya murah dan menyuburkan tanah.
“Kalau kita larang petani membersihkan lahannya dengan cara membakar, dampaknya ya tidak bisa bercocok tanam. Apabila itu terjadi, petani di Kalteng ini bisa-bisa kelaparan,” katanya di Palangka Raya, Selasa (9/8/2016).
Orang nomor satu di Provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” ini pun mengharapkan Bupati bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) masing-masing berpikir cerdas dan cerdik menyikapi larangan membakar membakar lahan tersebut.
Dia berpandangan petani yang memiliki lahan bukan gambut seharusnya diperkenankan membersihkan lahannya dengan cara membakar. Hanya, langkah tersebut harus dilakukan dengan selektif dan diawasi masing-masing pimpinan di daerah.
“Terpenting itu jangan membakar hutan di lahan gambut. Kalau di lahan gambut memang akan menyebar dan menimbulkan kebakaran besar. Pintar-pintar dan cerdik Bupati setempatlah mensiasatinya,” tambah Sugianto.
Mantan Anggota DPR RI periode 2004-2019 ini mengaku sempat protes dengan sikap Pemerintah Pusat yang terkesan tegas terhadap masyarakat yang membakar lahan, namun lunak dengan perusahaan besar swasta (PBS).
“Kalau masyarakat yang membakar lahan, prosesnya langsung cepat ke dibawa ke pengadilan. Tapi giliran perusahaan, lambat proses penegakannya. Ini kan menjadi pertanyaan kita, ada apa dengan Pemerintah Pusat,” tambah Sugianto. (ant/rio)
Discussion about this post