KALAMANTHANA, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M.Abadi S,Pd meminta agar pihak pemerintahan desa di kabupaten setempat lebih terbuka kepada masyarakat terkait sistem pengelolaan dana desa diwilayah masing-masing.
Dia menilai pengelolaan dana desa selama ini masih terkesan tertutup dan kurang mengacu pada asas seperti yang dituangkan didalam peraturan bupati nomor 4 Tahun 2019 yang rujukannya pada aturan dari pihak pemerintah pusat.
“Tentunya dalam pengelolaan dana desa itu harus mengacu pada asas, Perbup secara jelas memerintahkan seperti itu, sebagai dasar untuk mengontrol dan mengawasi serta langkah pencegahan terganggunya demokrasi di masyarakat itu sangat logis menurut saya,”ungkap Abadi Kamis (31/03/2022).
Bahkan Ketua Fraksi PKB tersebut menyampaikan dalam BAB II Peraturan Bupati Kotim Tentang Pengelolaan Dana Desa itu sendiri memiliki maksud dan tujuan bahkan ruang lingkup yang jelas. Sehingga dalam konteks ini tidak dibenarkan kalau sampai sistem informasi yang sudah tertuang dalam aturan itu sendiri tidak di indahkan.
“Dalam pasal 3 ayat 1 itu sendiri sudah jelas bunyinya, bahwa maksud pengaturan pengelolaan keuangan desa itu untuk memberikan pedoman. Disamping itu juga ayat 2 supaya ada kepastian hukum terkait pengelolaan dana desa itu sendiri,” tutupnya.
Sedangkan pada bagian kedua Pasal 2 terkait asas pengelolaan dana desa harus benar-benar memperhatikan, diantaranya transparansi, yang merupakan prinsif keterbukaan informasi kepada masyarakat secara luas tanpa ada batasan apapun.
“Ada empat poin penting asas yang harus dipatuhi oleh setiap kepala desa dalam sistem pengelolaan keuangan dana desa masing-masing. Dan hal itu sudah dituangkan dalam perbup itu sendiri, jadi tidak ada alasan bagi pemerintah desa untuk menolak asas itu sendiri sebagai bentuk implementasi aturan kepada masyarakat,” tutupnya.(Sudarmo)
Discussion about this post