KALAMANTHANA, Palangka Raya – Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Nenie A Lambung mendorong pemerintah setempat bersama pihak terkait, untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan literasi digital.
Hal itu dilakukan guna mendukung akselerasi digitalisasi, terutama digitalisasi sistem pembayaran yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dan pihak perbankan lainnya.
“Sosialisasi ini untuk mengajarkan bagaimana masyarakat dapat menerima sepenuhnya transisi sistem keuangan konvensional menuju digitalisasi. Harus ada keseimbangan antara infrastruktur dan pemahaman masyarakat selaku pengguna,” ungkap Nenie dikutip dari MC Isen Mulang.
“Terlebih Pemko Palangka Raya sudah mulai menerapkan sistem digitalisisasi yakni program pembayaran non tunai melalui QRIS di pasar Ramadan, nah ini terobosan yang harus diapresiasi,” tambahnya lagi, Senin (18/4/2022)
Terlepas dari itu ia melihat permasalahan manakala masyarakat menggunakan produk keuangan digital, namun tidak memiliki kemampuan mumpuni sehingga terjebak masalah. Seperti terkait pinjaman online.
“Lagi-lagi pentingnya sosialisasi terkait literasi digital ini, agar masyarakat tidak terjebak masalah saat transisi sistem keuangan secara konvensional,” tukasnya.
Apalagi saat ini tambah Nenie, pemerintah pusat hingga daerah telah merencanakan arah kebijakan sistem pembayaran dengan akselerasi digitalisasi di tahun ini. Seperti Integrasi, Interkoneksi dan Interoperabilitas pembayaran digital melalui BIFAST, SNAP dan menambah pengguna QRIS hingga penerbitan Digital Rupiah.
“Nah diharapkan agar ada literasi yang lebih luas, sehingga tidak ada permasalahan dalam pergeseran budaya sistem keuangan ini yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat,” tambahnya (MC Isen Mulang/srs)
Discussion about this post